42 Helikopter Militer Turki Hilang Setelah Kudeta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota militer Turki memblokade jembatan Bosphorus, yang menghubungkan Asia dan Eropa, pada saat melakukan kudeta, 15 Juli 2016. REUTERS/Stringer

    Anggota militer Turki memblokade jembatan Bosphorus, yang menghubungkan Asia dan Eropa, pada saat melakukan kudeta, 15 Juli 2016. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Istanbul - Sedikitnya 42 helikopter militer Turki dilaporkan hilang setelah upaya kudeta yang gagal pada Jumat malam, 15 Juli 2016. Laporan tersebut telah menyebabkan kekhawatiran tentang kemungkinan ada upaya lain untuk menggulingkan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan.

    Sputnik News melaporkan bahwa seorang wartawan CNN Turki mendapatkan informasi dari dalam lingkungan militer tentang 42 helikopter telah hilang dari fasilitas militer Turki.

    "Seolah-olah mereka akan mencoba hal-hal nakal lagi. Bisakah mereka berhasil? Tidak! Tapi mereka akan mencoba," kicau wartawan tersebut di Twitter.

    Kerusuhan berlanjut di Turki setelah upaya kudeta yang gagal dan telah menewaskan sedikitnya 265 orang dan lebih dari 2.000 orang terluka, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil.

    Pemerintah Turki menegaskan bahwa telah mengendalikan secara penuh dan telah memulai "pembersihan sistematis militer".

    Pemerintah juga mengatakan telah menahan lebih dari 6.000 orang terkait dengan kudeta. Mereka akan menghadapi tuntutan di bawah undang-undang pengkhianatan negara. Erdogan menolak mengesampingkan penerapan hukuman mati untuk para pengkhianat. Mereka yang ditangkap termasuk 2.745 hakim dan lebih dari 2.800 tentara Turki, ikut pula penasihat militer Erdogan.

    Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa meski situasi di Turki sejauh ini masih stabil, mereka memperingatkan wisatawan asing untuk tidak mengunjungi negara tersebut sampai pengumuman lebih lanjut.

    SPUTNIK NEWS | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.