AS Syaratkan Ini untuk Ekstradisi Fethullah Gulen ke Turki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fethullah Gulen. Russia-now.com

    Fethullah Gulen. Russia-now.com

    TEMPO.CO, Washington, DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan pemerintah AS akan mengundang pemerintah Turki untuk mempresentasikan bukti-bukti sah tentang keterlibatan Fethullah Gulen dalam aksi kudeta pada Jumat malam, 15 Juli 2016.

    "Amerika Serikat akan menerimanya dan mencermati serta membuat pernyataan mengenai hal ini secara tepat," kata Kerry seperti dikutip dari Daily Mail, Minggu, 17 Juli 2016.

    Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan meminta AS mengekstradisi Gulen atas tuduhan menjadi otak pelaku kudeta berdarah pada Jumat malam. Erdogan bahkan dalam permohonan ekstradisinya menyebut Gulen sebagai teroris.

    "Saya katakan, jika kita mitra strategis, kamu harus memenuhi permintaan kami," kata Erdogan kepada pemerintah AS.

    Menanggapi persyaratan ekstradisi yang disampaikan Kerry, pemerintah Turki menyatakan telah mempersiapkan aplikasi formal dengan menyertakan secara detail informasi tentang keterlibatan Gulen dalam sejumlah aktivitas ilegal.

    Gulen diketahui merawat dukungan yang signifikan di antara sejumlah petinggi militer dan birokrasi di level menengah. Termasuk melalui gerakannya yang dinamakan Hizmet, ia mendirikan sekolah, media, dan sekolah atau kampus.

    Dituding sebagai otak pelaku kudeta, Gulen membantahnya. Ia justru mengecam kudeta berdarah sekelompok perwira militer Turki. Gulen menegaskan penolakannya pulang ke Turki karena khawatir akan disiksa dan dilecehkan.

    Gulen meninggalkan Turki pada 1999 untuk mengasingkan diri di Pennsylvania, AS. Ulama sekaligus pengusaha kaya ini menganjurkan para pengikutnya menjalankan Islam yang toleran dan dialog antaragama. Para pengikutnya di Turki ada di pemerintahan, militer, birokrat, dan badan intelijen. Mereka dijuluki Gulenist.

    DAILY MAIL | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.