Indonesia Berharap Situasi Turki Segera Pulih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat menghentika tank di Ankara, Turki, pada saat terjadi kudeta militer di Turki, 15 Juli 2016. AP/Burhan Ozbilici

    Masyarakat menghentika tank di Ankara, Turki, pada saat terjadi kudeta militer di Turki, 15 Juli 2016. AP/Burhan Ozbilici

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri mengeluarkan tujuh pernyataan atas upaya kudeta yang dilakukan oleh militer Turki terhadap pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan. "Indonesia menekankan pentingnya penghormatan konstitusi dan demokrasi," demikian Kementerian Luar Negeri dalam salah satu butir pernyataannya, Sabtu, 16 Juli 2016.

    Berikut ini pernyataan lengkap Kementerian Luar Negeri.

    1. Indonesia mencermati dari dekat dengan prihatin perkembangan situasi di Turki.

    2. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi.

    3. Pemerintah Indonesia mengharapkan situasi di Turki akan segera pulih.

    4. Pemerintah Indonesia meminta warga negara Indonesia yang berdomisili di Turki untuk tetap tenang, untuk sementara waktu tinggal di rumah, terus mencermati perkembangan dan situasi keamanan, serta melakukan komunikasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul.

    5. Pemerintah Indonesia juga mengimbau warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Turki, khususnya Ankara dan Istanbul, dalam waktu dekat untuk terlebih dulu memantau keadaan keamanan sebelum keberangkatan.

    6. Jumlah WNI di Turki saat ini ada sekitar 2.700 orang, di antaranya 800 orang di Istanbul dan 400 orang di Ankara.

    7. Nomor kontak hotline yang dapat dihubungi sebagai berikut: KBRI Ankara: +90 532 135 2298, atau +90 533 812 0760. KJRI Istanbul: +90 531 453 0351, atau +90 531 983 1534.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.