Soal Kudeta Turki, Ini Respons NATO dan AS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat pendukung presiden Recep Tayyip Erdogann menguasai tank militer Turki di Istanbul, 16 Juli 20-16. Militer Turki melakukan kudeta terhadap pemerintahan Erdogan dan memblokade Jembatan Bosphorus. Ismail Coskun/IHA via AP

    Masyarakat pendukung presiden Recep Tayyip Erdogann menguasai tank militer Turki di Istanbul, 16 Juli 20-16. Militer Turki melakukan kudeta terhadap pemerintahan Erdogan dan memblokade Jembatan Bosphorus. Ismail Coskun/IHA via AP

    TEMPO.CO, Istanbul - North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Pakta Pertahanan Antlantik Utara memberikan respons terkait percobaan kudeta terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki. “NATO tidak akan menngganggu urusan dalam negeri di Turki,” ujar anggota senior Center fro American Progress Michael Werz, seperti dikutip CNBN News, Jumat 15 Juli 2016.

    Hal ini dilakukan lantara NATO merupakan organisasi yang dibangun untuk membela anggotanya terhadap agresi dari musuh-musuh luar wilayah nasional. Seperti diketahui, Turki bergabung dengan NATO pada 1952 dan telah mempertahankan keanggotaannya terlepas dari kudeta militer di masa lalu dan gejolak institusi lainnya. Sebagai anggota, Turki dilindungi berdasarkan Pasal 5 dari pakta.

    Dalam pasal tersebut,tertulis negara-negara anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Akibatnya semua anggota setuju bahwa, jika serangan bersenjata tersebut terjadi, masing-masing dari mereka akan membantu.

    Sementara Menteri Luar Negeri AS John Kerry menuturkan, pihaknya telah memantau situasi yang sangat tak stabil di Turki. AS menyatakan dukungan mutlaknya terhadap presiden Turki Erdogan, beserta pemerintahan sipil dan segenap lembaga demokrasi lainnya di Turki.

    Lebih jauh, Werz menambahkan, pada dasarnya AS dipaksa untuk mendukung pemerintah Turki yang terpilih secara demokratis. Terlebih, Turki merupakan sekutu AS. "Untuk AS, situasi ini menciptakan dilema.”

    Di satu sisi, pemerintah AS harus membela pemerintah terpilih secara demokratis tersebut. Namun di sisi lain, AS mengetahui militer bisa menggagas dukungan yang cukup besar karena lelah dengan pemerintahan Turki yang semakin otoriter dan serangan teroris di negara mereka.

    Saat ini, hubungan Erdogan dengan pemerintah AS tengah tegang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya ketidakpercayaan di pemerintahan AS. "Hanya Ada beberapa petinggi di pemerintah AS yang mau memberikan bantuan kepada Turki,” ucap Werz.

    Adapun Presiden Erdogan terpilih sebagai presiden Turki pada 2014 dalam pemilihan presiden langsung pertama negara itu. Sebelumnya Erdogan menjabat sebagai perdana menteri Turki selama tiga periode.

    CNBC NEWS | BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.