TEMPO.CO, Ankara - Militer Turki dilaporkan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Juru bicara kelompok itu menyatakan, mereka telah benar-benar mengambil alih pemerintahan untuk mengembalikan tatanan konstitusional, hak asasi manusia dan kebebasan, aturan hukum, serta keamanan yang rusak selama ini.
Kepada CNN Turki, Sabtu, 16 Juli 2016, dia menambahkan, Erdogan menyatakan kudeta dilakukan oleh sekelompok kecil militer dan "Kami akan mengatasi ini."
Dalam sejarah Turki, kudeta oleh militer bukan yang pertama. Namun, jika benar merupakan kudeta, maka upaya ini adalah yang kedua sepanjang abad ini. Militer Turki telah kehilangan kekuatan yang signifikan di bawah Presiden Erdogan, yang selama ini dianggap sebagai penjaga demokrasi negara itu.
Upaya kudeta oleh militer terakhir terjadi tahun 2002. Saat itu, para pejabat militer ditangkap karena diduga menjadi bagian dari sebuah organisasi rahasia yang disebut Ergenekon yang dituding berusaha menggulingkan Erdogan ketika ia menjadi perdana menteri pada tahun 2002.
Berikut beberapa kudeta militer yang dilakukan sebelum Erdogen memasuki panggung politik Turki:
27 Mei 1960
Kudeta ini berlangsung pada saat partai yang berkuasa melepaskan diri dari aturan ketat yang diberlakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, pimpinan militer yang juga pendiri Republik Turki. Aturan ini memungkinkan praktik keagamaan termasuk pembukaan ratusan masjid dan doa dalam bahasa Arab.
Ketika tentara mengambil alih kekuasaan, pemimpin kudeta Cemal Gursel menyatakan bahwa tujuan kudeta adalah untuk membawa negara menuju demokrasi yang adil, bersih, dan solid dan tentara akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Gursel akhirnya memegang kekuasaan sebagai perdana menteri dan presiden hingga 1966.
12 Maret 1971
Ketegangan dalam sisi spektrum politik yang berbeda dan stagnasi ekonomi menyebabkan jenderal militer Memduh Tamaç memulai apa yang dikenal sebagai "kudeta oleh memorandum." Ia memberi ultimatum pada perdana menteri Suleyman Demirel yang menuntut formasi dalam konteks prinsip-prinsip demokrasi serta pemerintahan yang kuat dan kredibel. Memorandum itu menyebabkan pengunduran diri Demirel. Militer tidak langsung merebut kekuasaan tapi mengawasi pemerintah transisi yang berlangsung sampai tahun 1973.
12 September 1980
Situasi sosial dan politik di Turkyang belum sepenuhnya stabil sejak 1973 membuat militer sekali lagi campur tangan. Menjelang akhir tahun 1979, beberapa perwira Turki berpangkat tinggi memutuskan untuk memulai kudeta, yang semula dijadwalkan pada bulan Maret tahun berikutnya, tetapi baru dilakukan beberapa bulan kemudian. Pada tanggal 12 September, sebuah kudeta dinyatakan di televisi nasional, bersama-sama dengan pengumuman bahwa darurat militer diberlakukan. Saat itu, konstitusi dicabut dan diganti dengan yang baru yang dimasukkan dalam referendum pada tahun 1982 dan disetujui oleh 92 persen dari pemilih. Kenan Evren, salah satu jenderal yang memimpin kudeta, berkuasa sebagai presiden selama tujuh tahun berikutnya.
27 Februari 1997
Militer mengambil alih negara lagi dengan apa yang terkenal sebagai "kudeta postmodern," selama pemerintahan presiden Suleyman Demirel yang sebelumnya telah digulingkan sebagai perdana menteri oleh kudeta pada 1971. Prihatin pada pemerintahannya yang condong pada Islam membuat sekelompok jenderal yang dipimpin oleh smail Hakki Karadayi menyodorkan rekomendasi pada pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Necmettin Erbakan, termasuk menutup banyak sekolah agama dan melarang pemakaian jilbab di universitas-universitas. Para jenderal kemudian memaksa perdana menteri mengundurkan diri. Sebuah pemerintahan sementara dibentuk dan militer akhirnya memaksa Partai Kesejahteraan keluar dari kekuasaan pada tahun 1998.
Pada tahun yang sama, Erdogan, yang saat itu menjabat sebagai walikota Istanbul, dijatuhi hukuman penjara dan dilarang berpolitik selama lima tahun. Pemilu baru diadakan pada tahun 1999. Erdogan terpilih sebagai presiden pada tahun 2014.
INDAH P | QUARTZ
