Perdana Menteri Turki: Pemerintah Pilihan Rakyat Berkuasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota militer Turki memblokade jembatan Bosphorus, yang menghubungkan Asia dan Eropa, 15 Juli 2016. Militer Turki melakukan kudeta terhadap pemerintahan presiden Recep Tayyip Erdogan. REUTERS/Stringer

    Anggota militer Turki memblokade jembatan Bosphorus, yang menghubungkan Asia dan Eropa, 15 Juli 2016. Militer Turki melakukan kudeta terhadap pemerintahan presiden Recep Tayyip Erdogan. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan ada sekelompok militer Turki yang berusaha menggulingkan pemerintah. Dia juga mengatakan bahwa pihak keamanan kini telah dipanggil untuk melakukan apa yang dibutuhkan.

    “Beberapa orang secara ilegal melakukan tindakan ilegal di luar rantai komando,” kata Yildirim dalam komentarnya yang disiarkan NTV, seperti dilansir Reuters, Sabtu, 16 Juli 2016.

    “Pemerintah dipilih oleh rakyat tetap berkuasa. Pemerintah akan pergi ketika orang-orang menghendaki demikian,” ucapnya.

    Sebelumnya, angkatan bersenjata Turki mengklaim bahwa mereka telah mengambil kekuasaan di Turki untuk melindungi tatanan demokrasi dan mempertahankan has asasi manusia.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui e-mail dan melaporkan pada saluran televisi Turki, militer mengatakan semua hubungan luar negeri yang ada akan dipertahankan dan aturan hukum tetap menjadi prioritas.

    Pada Jumat malam waktu setempat, sekelompok militer melakukan penutupan akses masuk di dua jembatan di Turki, yaitu Bosphorus Istanbul dan jembatan Fatih Sultan Mehmet.

    Rekaman agensi berita Dogan menunjukkan sejumlah kendaraan seperti mobil dan bus dialihkan. CNN Turki memperlihatkan dua kendaraan militer dan sekelompok tentara berbaris di pintu masuk salah satu jembatan di kota terbesar Turki.

    Sementara itu, seorang saksi mengatakan bahwa di Ankara juga terdengar suara tembakan dan melihat pesawat tempur dan helikopter melintas. Namun tidak jelas apakah kejadian itu berkaitan dengan aksi pemblokadean akses jembatan tersebut.

    FRISKI RIANA | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.