Ini Sejarah Kudeta Militer di Turki

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota militer Turki memblokade jembatan Bosphorus, yang menghubungkan Asia dan Eropa, pada saat melakukan kudeta, 15 Juli 2016. REUTERS/Stringer

    Anggota militer Turki memblokade jembatan Bosphorus, yang menghubungkan Asia dan Eropa, pada saat melakukan kudeta, 15 Juli 2016. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Istanbul - Sekelompok militer berupaya mengambil alih pemerintahan Turki. Pada Jumat malam waktu setempat, mereka menutup akses masuk di dua jembatan di Istanbul. Selain itu, terdengar suara tembakan dan pesawat tempur yang terbang rendah di Ankara.

    The Telegraph melansir pada Sabtu, 16 Juli 2016, bahwa sejarah kudeta di Turki dimulai pada 1960, ketika tentara menangkap semua anggota Partai Demokrat yang berkuasa dan menyeretnya ke pengadilan.

    Setahun kemudian, Adnan Menderes, perdana menteri yang saat itu digulingkan, digantung bersama-sama dengan menteri luar negeri dan menteri keuangan.

    Pada 1971, tentara memaksa perdana menteri aliran konservatif, Suleyman Demirel, untuk mundur dari jabatannya. Saat itu, negara dinyatakan darurat militer dan merancang pemerintah teknokrat.

    Para tentara melakukan intervensi besar terakhir dalam politik pada 1980. Saat itu para jenderal mengambil alih Turki setelah kekerasan yang terjadi antara pelajar sayap kiri dan sayap kanan menyeret mereka ke ambang perang saudara.

    Pemimpin junta militer, Kenan Evren, menaikkan jabatannya ke kursi kepresidenan dan menulis ulang konstitusi untuk menjamin kekuatan militer.

    Pada 1997, tentara memaksa koalisi pemimpin Islamis, Necmettin Erbakan, yang hendak mengarahkan Turki melaksanakan aturan agama untuk mundur. Namun tentara menahan diri merebut kekuasaan dan membiarkan politikus sekuler membentuk pemerintah baru.

    Pada 15 Juli 2016, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menegaskan adanya upaya kudeta dari prajurit militer Turki.

    FRISKI RIANA | TELEGRAPH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.