Perdana Menteri Inggris Theresa May Umumkan Susunan Kabinet  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Theresa May, salah satu kandidat PM Inggris. REUTERS/Dylan Martinez

    Theresa May, salah satu kandidat PM Inggris. REUTERS/Dylan Martinez

    TEMPO.CO, London - Ratu Elizabeth II telah melantik Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk menggantikan David Cameron, Rabu, 13 Juli 2016. Tak lama setelah dilantik, May membacakan daftar susunan kabinet yang akan ikut serta dalam pemerintahannya.

    May menunjuk Boris Johnson, mantan Wali Kota London yang memimpin kampanye Brexit, menjadi Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan barunya. Sedangkan Phillip Hammond diangkat menjadi Menteri Keuangan. Hammond sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.

    Menteri Keuangan sebelumnya, George Osborne, mengundurkan diri dari pemerintahan. Mantan Menteri Energi Amber Rudd menjadi Sekretaris Negara dan David Davis menjadi Menteri Brexit yang bertugas membuat persiapan Inggris keluar Uni Eropa.

    Michael Fallon melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Mantan Menteri Pertahanan pada 2011, Liam Fox, memiliki peran baru sebagai Menteri Perdagangan Internasional.

    Setelah menghadiri pelantikan di Istana Buckingham, May berpidato di Downing Street Nomor 10, Kantor Perdana Menteri Inggris. "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu siapa pun, apa pun latar belakang Anda," ujar May, Rabu, 13 Juli 2016.

    May juga tak lupa memuji pendahulunya, David Cameron, dalam pidato itu. Ia menuturkan Cameron adalah sosok yang hebat. "Dia perdana menteri modern," ucapnya.

    Cameron sebelumnya memberi pidato terakhirnya sebagai Perdana Menteri Inggris. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan kehormatan terbesar dalam hidupnya adalah pernah menjadi Perdana Menteri Inggris.

    CNN | BBC | MAYA AYU



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.