Cina Tolak Keputusan Arbitrase Soal Laut Cina Selatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee

    Presiden Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee

    TEMPO.CO, Beijing - Presiden Cina Xi Jinping tidak terima dengan keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, yang menyatakan Cina tidak punya hak di kawasan Laut Cina Selatan.

    Sidang arbitrase yang diklaim Filipina ini dapat meningkatkan tekanan diplomatik global Beijing untuk perluasan militer di kawasan sensitif itu.

    “Ini telah menjadi teritorial kami sejak nenek moyang dulu, dan Beijing tidak akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan pengadilan itu,” ujar Xi Jinping kepada media lokal Cina Xinhua, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu, 13 Juli 2016.

    Pemerintah Cina geram dengan keluarnya keputusan yang dianggap tidak berdasar itu. “Keputusan ini kosong dan tidak mengikat,” bunyi rilis resmi laman Kementerian Luar Negeri Cina. Jadi Cina tidak akan pernah menghormati atau mematuhi keputusan tersebut.

    Cina bersikukuh bahwa sumber daya laut di wilayah sembilan garis demarkasi (nine dash line) itu telah ditemukan sejak 1940-an lalu pada peta wilayah Cina.

    Hasil temuan pengadilan berisikan serangkaian klaim dan kritik atas aksi yang dilakukan Cina. Meskipun navigator dan nelayan Cina pernah memanfaatkan pulau-pulau di Laut Cina Selatan, Cina dianggap tak punya bukti telah memberi pengawasan eksklusif di perairan Laut Cina Selatan.

    Tidak hanya itu, Cina juga telah melanggar kedaulatan Filipina, di antaranya mengganggu Filipina ihwal penangkapan ikan dan eksplorasi minyak bumi, membangun pulau buatan, dan gagal mencegah nelayan Cina yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

    Selain itu, pembatasan akses terhadap nelayan Filipina dilakukan Cina. Padahal Filipina memiliki hak nelayan tradisional di Scarborough Shoal.

    CHANNEL NEWS ASIA | GHOIDA RAHMAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.