Tribunal Kalahkan Cina, Netizen Buat Istilah #CHExit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penutupan public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 30 November 2015. Tampak kursi yang seharusnya diduduki delegasi Cina kosong. (Foto/Permanent Court of Arbitration)

    Suasana penutupan public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 30 November 2015. Tampak kursi yang seharusnya diduduki delegasi Cina kosong. (Foto/Permanent Court of Arbitration)

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional (Tribunal) yang menolak klaim Cina terhadap wilayah di Laut Cina Selatan mendapat respons dari netizen, terutama yang berasal dari Filipina. 

    Setelah ramai istilah #Brexit di dunia maya selepas Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, kini muncul istilah baru, yaitu #CHexit, yang berarti China Exit. Istilah CHexit menjadi trending topic di media sosial Twitter.

    "Selamat kepada delegasi Filipina yang telah bekerja untuk kasus kita dan semua warga negara. #CHexit," kata Senator Bam Aquino lewat akunnya, @bamaquino, Selasa, 12 Juli 2016.

    "Bangga menjadi Filipina!! Mari terus berjuang untuk negara kita apa pun yang terjadi. Apa pun yang menjadi milik kita adalah milik kita #CHExit #WestPhilippineSea," kata akun @beyowwtiful.

    "Pada akhirnya, pengadilan internasional datang dengan keputusan yang bijak... #WestPHSea milik PH (Filipina). #CHexit," cuit @LoidaNLewis

    "Sangat menyenangkan dapat mengklaim apa yang menjadi milik kita. Tapi tidak perlu melemparkan omong kosong dan rasis orang Cina," tutur @NatflixAndChill.

    Tribunal hari ini memutuskan menolak klaim Cina terkait dengan wilayah di Laut Cina Selatan karena dianggap minim bukti sejarah. Pemerintah Cina juga dinilai melanggar hak-hak kedaulatan Filipina.

    Filipina mengajukan gugatan klaim Cina sejak 2013. Mereka menyatakan Cina melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani baik oleh Filipina maupun Cina.

    Pengadilan juga menyatakan pemerintah Cina menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan Laut Cina Selatan karena membangun pulau buatan.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.