Tribunal Nyatakan Cina Tak Punya Hak di Laut Cina Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pulau Mischief Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, dilihat dari udara, 8 Januari 2016. Foto satelit ini memperlihatkan pembangunan tanggul di sisi utara dan dermaga yang telah selesai dibangun. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    Pulau Mischief Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, dilihat dari udara, 8 Januari 2016. Foto satelit ini memperlihatkan pembangunan tanggul di sisi utara dan dermaga yang telah selesai dibangun. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    TEMPO.CO, Den Haag - Pengadilan tetap arbitrase internasional (PCA-Tribunal) di Den Haag, Belanda, menyatakan Cina tidak punya hak di kawasan Laut Cina Selatan. Sidang arbitrase yang diklaim Filipina ini dapat meningkatkan tekanan diplomatik global Beijing untuk perluasan militer di kawasan sensitif itu.

    Pengadilan menemukan serangkaian klaim dan kritik atas aksi yang dilakukan Cina. Meski navigator dan nelayan Cina pernah memanfaatkan pulau-pulau di Laut Cina Selatan, Negeri Tirai Bambu ini tidak memiliki bukti yang menyatakan mereka memberikan pengawasan eksklusif di perairan Laut Cina Selatan.

    “Pengadilan menyimpulkan, tidak ada dasar hukum bagi Cina untuk mengklaim hak bersejarah atas sumber daya di wilayah laut yang termasuk dalam nine-dash-line (sembilan garis putus) itu,” begitulah bunyi putusan pengadilan Den Haag, seperti dilansir Theguardian.com, Selasa, 12 Juli 2016.

    Tidak hanya itu, Cina telah melanggar kedaulatan Filipina, di antaranya mengganggu Filipina ihwal penagkapan ikan dan eksplorasi minyak bumi, membangun pulau buatan, dan gagal mencegah nelayan Cina yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Selain itu, pembatasan akses terhadap nelayan Filipina dilakukan Cina. Padahal Filipina memiliki hak nelayan tradisional di Scarborough Shoal.

    Pengadilan juga membahas proyek reklamasi Cina di Kepulauan Spratly. Proyek tersebut dapat merusak terumbu karang dan melanggar kewajiban negara melestarikan serta melindungi ekosistem.

    “Reklamasi lahan Cina tidak sesuai dengan kewajiban negara selama proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan laut yang tidak dapat diperbaiki, membangun pulau buatan yang besar di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, dan menghancurkan kondisi alam di Laut Cina Selatan. Ini merupakan salah satu hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan,” tutur pengadilan Hague.

    Menanggapi putusan pengadilan arbitrase di Den Haag, Kementerian Pertahanan Cina mengatakan pasukannya akan tetap menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan hak maritim. Mengutip pemberitaan di Channelnewsasia.com, respons lain datang dari Filipina sebagai pihak yang memenangkan sidang tersebut.

    “Ahli kami sedang mempelajari penghargaan ini dengan berhati-hati dan teliti guna memastikan hasil arbitrase ini benar-benar layak. Kami menyerukan kepada semua orang untuk menahan diri dan tetap tenang. Filipina sangat menegaskan penghormatannya terhadap keputusan yang bersejarah ini,” kata Sekretaris Kementerian Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay.

    THE GUARDIAN | CHANNEL NEWS ASIA | LANI DIANA | MR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.