Insiden Dallas, Presiden Obama Diminta Tegas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi Dallas merespon tembakan yang dilepaskan oleh pengunjuk rasa di pusat kota Dallas, 7 Juli 2016. Penembak jitu menembak polisi selama protes dan menewaskan beberapa polisi. AP/Maria R. Olivas

    Polisi Dallas merespon tembakan yang dilepaskan oleh pengunjuk rasa di pusat kota Dallas, 7 Juli 2016. Penembak jitu menembak polisi selama protes dan menewaskan beberapa polisi. AP/Maria R. Olivas

    TEMPO.CO, Warsawa - Serangkaian aksi penembakan brutal terjadi di Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa terakhir terjadi pada Kamis, 7 Juli 2016, lima petugas kepolisian Dallas, Texas, ditembak sekelompok penembak jitu (sniper) saat terjadi aksi protes warga, pasca-penembakan dua orang warga kulit hitam dua hari sebelumnya. Presiden Barack Obama pun dikritik dan diminta tegas.

    Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang tengah melakukan lawatan lima hari ke Eropa, langsung memberikan pernyataan resmi ketika mendarat di Warsawa, Polandia. Obama menyampaikan kesedihan mendalam atas insiden penembakan terhadap petugas kepolisian di Dallas tersebut.

    Obama mengatakan serangan Dallas adalah sebuah aksi penyerangan yang sangat kejam, hina, dan sudah diperhitungkan, terhadap penegak hukum. “Hari ini adalah akan menjadi ingatan memilukan, atas pengorbanan yang mereka berikan untuk kita,” tutur Obama, Jumat pagi, 8 Juli 2016, waktu setempat.

    Sebagai seorang yang dikenal memiliki pengaruh yang cukup kuat, Obama diminta menggunakan otoritasnya untuk menyuarakan dukungan terhadap pergerakan Black Lives Matter (BLM). Namun, dengan tidak mendukung gerakan sentimen anti-polisi yang sedang berkembang. BLM sendiri adalah sebuah gerakan warga kulit hitam untuk mengadvokasi kekerasan terhadap warga kulit hitam.

    “Obama harus bisa menenangkan publik dan memberikan empati terhadap semua keluarga korban, baik itu di Louisiana, Minnesota, maupun Dallas,” ujar Marc Morial, Kepala National Urban League.

    Akibat insiden ini, Presiden Obama akan mempersingkat lawatannya di Eropa dan akan segera berkunjung ke Dallas, Texas. Obama saat ini berada di posisi yang sulit, karena korban terjadi di kedua pihak, baik warga sipil kulit hitam maupun petugas kepolisian.

    Sebelumnya, pria kulit hitam, Alton Sterling, pada Selasa, 5 Juli 2016, ditembak petugas kepolisian di Louisiana, dan Philando Castile pada Rabu, 6 Juli 2016, ditembak di Minnesota.

    Obama mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan perhatiannya antara para korban yang berjatuhan dari pihak sipil dan legitimasi atas otoritas yang dimiliki penegak hukum.

    Beberapa pihak yang mendukung kepolisian pun menyalahkan Obama atas beberapa pernyataannya yang mendukung Black Lives Matter yang kemudian mendorong terjadinya penyerangan terhadap kepolisian.

    Kelompok Afrika-Amerika sendiri pernah mengkritik Obama karena tidak segera memberikan pernyataan resmi setelah terjadi pembunuhan seorang warga kulit hitam, Trayvon Martin, di Florida. Kritik lain juga pernah datang ketika Obama menunggu seharian hingga mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan pembunuhan dua petugas polisi New York di dalam mobil patroli di Brooklyn.

    William Johnson, Direktur Eksekutif National Association of Police Organization, menuduh pemerintah Obama membiarkan para pelaku kekerasan yang berujung pada terjadinya insiden Dallas.

    Namun, Gedung Putih secara tegas membantah kritikan-kritikan tersebut. “Ketika siapa pun di negara ini tidak diperlakukan sama di bawah hukum, di sanalah masalahnya dan ini adalah tugas saya untuk menyelesaikannya. Mari diluruskan, tidak ada pembenaran untuk apa pun bentuk serangan terhadap penegakan hukum ini,” kata Obama.

    Washington Post sendiri dalam sebuah laporan investigasi telah mengumpulkan berbagai data dari pemberitaan terkait, sosial media, dan rekaman publik. Selama 2016 ini saja, 509 orang ditembak dan terbunuh oleh petugas kepolisian, Negara Bagian California dan Texas menjadi lokasi dengan insiden terbanyak, California dengan 64 kasus, dan Texas dengan 45 kasus.

    NEW YORK TIMES | WASHINGTON POST | NBC | FAJAR PEBRIANTO | GRACE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.