Korea Selatan dan AS Sepakat Bangun Sistem Pertahanan Rudal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam saat uji coba yang disaksikan langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang, 24 April 2016. KCNA/via REUTERS.

    Rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam saat uji coba yang disaksikan langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang, 24 April 2016. KCNA/via REUTERS.

    TEMPO.CO, Seoul - Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat membangun sistem pertahanan rudal, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), Jumat, 8 Juli 2016. Kesepakatan yang baru diumumkan itu langsung menuai kecaman dari Cina dan Rusia.

    “Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat menempatkan THAAD kepada pasukan Amerika di Korea sebagai langkah pertahanan untuk menjamin keamanan Korea Selatan dan rakyatnya,” kata pernyataan bersama, Jumat.

    Sistem pertahanan yang kontroversial itu dibangun untuk menghadapi ancaman rudal dan senjata pemusnah massal dari Korea Utara. Sistem THAAD akan mampu mendeteksi dan menjatuhkan misil Korea Utara.

    Hanya beberapa jam setelah pengumuman itu, Cina mengecam Seoul dan Washington. Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan penolakan keras dan sangat tidak senang dengan kesepakatan itu.

    Cina mengatakan THAAD dapat mengancam keamanan negaranya. Cina, sekutu, dan tetangga dekat Korea Utara, mengkhawatirkan radar THAAD akan mampu melihat jauh ke dalam wilayah kedaulatan Cina. Sama dengan Cina, Rusia juga menyatakan kekhawatiran serupa.

    Menanggapi protes dari Rusia dan Cina, Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Cheong Wa Dae, menyatakan sistem pertahanan rudal itu hanya untuk pertahanan menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman nuklir Korea Utara.

    Kesepakatan sistem pertahanan itu diumumkan setelah Korea Utara menyebut sanksi AS kepada Kim Jong-un sebagai deklarasi perang. Untuk pertama kalinya, Amerika memasukkan nama pemimpin Korea Utara itu dalam daftar sanksi karena dianggap melanggar hak asasi manusia pekan ini.

    Amerika minta agar Kim Jong-un bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM di negaranya. “Di bawah Kim Jong-un, Korea Utara terus memunculkan kekejaman dan kesulitan bagi jutaan orang Korea Utara, termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, dan penyiksaan,” kata Departemen Keuangan.

    Belum diketahui siapa yang akan mengendalikan sistem pertahanan THAAD. Lokasi penempatan sistem pertahanan itu pun belum diketahui. Meski begitu, sistem pertahanan THAAD disebut akan diluncurkan sesegera mungkin.

    BBC | KOREA TIMES | YONHAP | ARDITO RAMADHAN | NATALIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.