Dubes Agus Maftuh Minta WNI Tak Terjebak Ideologi Kekerasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar RI  untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menjadi khatib dalam Ibadah Salat Idul Fitri 1437 H di Riyadh, Rabu, 6 Juli 2016. (Foto: KBRI Riyadh)

    Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menjadi khatib dalam Ibadah Salat Idul Fitri 1437 H di Riyadh, Rabu, 6 Juli 2016. (Foto: KBRI Riyadh)

    TEMPO.CO, Riyadh – Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, berpesan kepada segenap WNI di Arab Saudi untuk berhati-hati supaya tidak terjebak mengikuti ideologi kekerasan, yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga merusak citra agama Islam.

    Semua WNI diimbau berperan menyampaikan Islam bukan saja agama damai, tapi juga mendamaikan. “Bukan sekadar menyelamatkan diri, tapi juga orang lain sehingga bersama-sama dapat diwujudkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta,” kata Dubes Agus yang bertindak sebagai khatib salat Id di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, Rabu, 6 Juli 2016.

    Dalam khotbahnya, Agus merujuk pernyataan Raja Salman bin Abdul Aziz terkait dengan peristiwa teror bom terbaru di Kota Suci Madinah dan tantangan terberat yang dihadapi umat Islam saat ini, yaitu menjaga para pemuda dari bahaya yang mengintai mereka, terutama dari sikap berlebihan, radikalisme, dan terorisme.

    Dubes RI mengutip pernyataan Raja Salman yang mengatakan akan menindak dengan ‘tangan besi’ setiap orang yang menargetkan mencuci otak, pemikiran, dan pandangan anak-anak muda Arab Saudi.

    Setelah salat Id, ribuan WNI di Arab Saudi mengikuti acara ramah-tamah, dimeriahkan dengan alunan musik live yang dibawakan DQ Band. Sejumlah lagu religi dan dangdut meramaikan suasana. Dubes Agus turut menyumbang suara melantunkan dua lagu dangdut, yang disambut meriah para WNI.

    Dalam acara open house itu, sekitar 3.000 WNI hadir. Tidak hanya dari Riyadh, tetapi juga beberapa kota sekitarnya, seperti Dammam, Zulfi, dan Buraydah.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.