Pengamat: Pendidikan Rendah dan Kekecewaan Picu Brexit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Front Page Cantik. Imbas Brexit ke Mode. Diolah dari REUTERS dan Icsfoundation.ie

    Front Page Cantik. Imbas Brexit ke Mode. Diolah dari REUTERS dan Icsfoundation.ie

    TEMPO.COLondon - Ketua Pelaksana Bank Credit Suisse, Switzerland, Tidjane Thiam, mengatakan pendidikan yang rendah telah memicu masyarakat Inggris, khususnya warga yang kecewa, memilih meninggalkan Uni Eropa. Mereka cenderung menyetujui adanya Brexit, sehingga Inggris harus mengatasi ketimpangan dan kurangnya investasi pendidikan yang terjadi. 

    “Itulah harga yang dibayarkan untuk kurangnya investasi pendidikan. Sesuatu harus diselesaikan pada tingkat nasional, sehingga tidak banyak orang yang tertinggal hasilnya. Pemilu demokratis memberikan hasil yang buruk bagi negara dalam jangka waktu menengah,” kata Thiam, Minggu, 3 Juli 2016, seperti dikutip Reuters.com

    Saat mengunjungi sebuah sekolah di dekat distrik keuangan kota, Tower Hamlets, pria yang hampir 15 tahun tinggal di Inggris, terkejut karena sebagian anak-anak di sana hanya makan satu kali dalam sehari.  “Ini sesuatu yang saya lihat di Ivory Coast,” ucapnya. 

    Thiam menjelaskan, keputusan Inggris tidak lagi menjadi anggota Uni Eropa pada 23 Juni lalu telah mengguncang pasar keuangan dan bisnis. Untuk memastikan pecundang globalisasi tidak merasa kehilangan haknya, Inggris perlu menerapkan sistem pajak redistributif, bahkan menaikkan tarif pajak. 

    Pajak redistributif merupakan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencegah ketimpangan yang terjadi semakin meluas. 

    “Sabtu kemarin saya menonton pawai di London, tapi saya lebih suka mengatakan kepada mereka, berapa banyak dari kalian yang akan menerima atau membayar tambahan pajak?” ujarnya. 

    REUTERS | LANI DIANA | KUKUH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.