Kepala Polisi Filipina Ultimatum Penjahat Narkoba Menyerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ronald

    Ronald "Bato" Dela Rosa, Kepala Polisi Filipina. rappler.com

    TEMPO.CO, Manila - Kepala polisi Filipina yang baru Ronald "Bato" Dela Rosa mengeluarkan ultimatum kepada para penjahat narkoba termasuk di internal kepolisian untuk menyerahkan diri dalam tempo 48 jam.

    Jika tidak mau menyerahkan diri, Dela Rosa berjanji akan mengejar mereka hingga ketemu dan tak akan segan untuk membunuhnya.

    "Bagi para penjahat dan anggota kepolisian yang menjadikan narkoba sitaan sebagai lahan bisnisnya, saya memberi Anda 48 jam untuk secara sukarela menyerahkan diri. Jika tidak, Anda akan mati," tegas Dela Rosa seperti dikutip dari Inquirer.

    Presiden Filipina yang baru, Rodrigo Duterte, memilih Dela Rosa untuk mengisi jabatan orang nomor satu dalam kepolisian Filipina tersebut. Ia bekas kepala kepolisian di Davao dan saat dilantik masih berbintang satu.

    Tampaknya kepercayaan Duterte telah dijawab dengan sungguh-sungguh oleh Dela Rosa, dengan mengeluarkan ultimatum 48 jam bagi penjahat narkoba, termasuk polisi yang terlibat untuk menyerahkan diri.
     
    "Kami akan berjuang keras untuk memberantas peredaran narkoba, termasuk yang terdapat dalam lingkup kepolisian," kata Dela Rosa dalam sambutannya pelantikannya kemarin, 30 Juni 2016.

    Dela Rosa juga berjanji akan memecat pejabat polisi tidak bermoral yang menikmati kekayaan dari hasil korupsi dan kejahatan lain. Dia juga bersumpah untuk setia kepada Duterte dan berjanji tidak akan mengecewakannya dengan menjadi komandan polisi yang berhasil.

    Pernyataan Dela Rosa tersebut sejalan dengan visi dan misi Duterte selama kampanye pemenangan presiden yang berjanji membasmi narkoba dan kejahatan lain, bahkan dengan jalan ekstrem seperti membunuh tanpa melalui pengadilan.

    INQUIRER | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.