Bertemu Menlu Filipina, Retno: Keselamatan 7 WNI yang Utama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Rivas Yasay di Manila, Kamis, 1 Juli 2016. (Foto: Portal Kemlu RI)

    Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Rivas Yasay di Manila, Kamis, 1 Juli 2016. (Foto: Portal Kemlu RI)

    TEMPO.CO, Manila - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu mitra kerjanya Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Rivas Yasay Jr. hari ini, 1 Juli 2016.

    Yasay yang baru kemarin dilantik sebagai menteri luar negeri, membahas masalah penyanderaan tujuh warga Indonesia oleh kelompok milisi Abu Sayyaf.

    "Pertemuan dengan Menteri Yasay sangat penting untuk upaya pembebasan para sandera," kata Retno seperti dikutip dari Channel News Asia seusai pertemuan.

    Menurut Retno, dua belah pihak telah sepakat untuk mengintensifkan komunikasi dalam upaya membebaskan para sandera. Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak menoleransi kasus penyanderaan seperti ini.

    Keselamatan nyawa pembebasan tujuh sandera warga Indonesia adalah prioritas utama dalam proses pembebasan.

    Berdasarkan informasi yang diterima pada Selasa lalu, kata Retno, tujuh warga Indonesia diculik di Pulau Jolo. Mereka dikabarkan dalam kondisi baik.

    Retno juga memohon pemerintah Filipina memberikan jaminan keselamatan di perairan laut Sulu.

    Yasay menegaskan garis kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengakhiri semua kegiatan kriminal di perairan Sulu. Filipina akan bekerja dengan pejabat Indonesia terkait dengan perairan Sulu.

    Kedua menteri setuju untuk mempererat kerja sama dengan membentuk apa yang dinamakan "koridor lintas laut". Ini demi mengamankan Laut Sulu.

    Perairan Sulu merupakan kawasan strategis yang menjadi lintasan kapal-kapal pengangkut batu bara dari Indonesia ke Filipina. Hampir 96 persen suplai batu bara untuk kawasan selatan Filipina berasal dari Indonesia.  

    Kesepakatan lainnya, keduanya akan membentuk satu Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral dalam tahun ini, dan sepakat mempercepat negosiasi pembatasan landas kontinen antar-kedua negara.

    Adapun Indonesia menyarankan pembentukan kelompok kerja permanen tentang maritim dan samudra dengan segera menggelar pertemuan segera, dan mengharapkan ratifikasi proses Kesepakatan Penetapan Tapal Batas Maritim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif dapat secepatnya dirampungkan.

    CHANNEL NEWS ASIA | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.