Pesawat Sipil Kembali Boleh Terbang ke Sinai, Ini Sebabnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan bersama dengan untanya beristirahat sambil menyaksikan bintang saat berada di puncak Gunung Musa, dekat kota Saint Catherine, Semenanjung Sinai, Mesir, 9 Desember 2015. Menurut Alkitab gunung ini dimana Nabi Musa menerima sepuluh perintah dari Tuhan. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    Wisatawan bersama dengan untanya beristirahat sambil menyaksikan bintang saat berada di puncak Gunung Musa, dekat kota Saint Catherine, Semenanjung Sinai, Mesir, 9 Desember 2015. Menurut Alkitab gunung ini dimana Nabi Musa menerima sepuluh perintah dari Tuhan. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    TEMPO.CO, Kairo - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) resmi mengeluarkan Mesir dari daftar wilayah konflik yang membahayakan penerbangan.

    Markas besar ICAO di Montreal, Kanada, menyatakan, dengan Mesir tak lagi masuk daftar wilayah konflik, maka larangan terbang ke Semenanjung Sinai kembali dibuka.

    Duta besar Mesir untuk Kanada Moataz Zahran menyambut gembira putusan ICAO. Ia bahkan mengecek situs ICAO dan menemukan nama Mesir sudah tak muncul di daftar negara dengan memiliki wilayah konflik.

    "Terima kasih untuk kerja sama antara Mesir dan Grup Afrika di organisasi ini dan dukungan negara-negara sahabat bahwa Mesir telah dihapus dari daftar," kata Zahran seperti dikutip dari Independent, Selasa, 28 Juni 2016.  

    Zahran menuding Jerman dan Inggris sebagai penyebab Mesir masuk daftar wilayah konflik ICAO. Pasalnya, Jerman dan Inggris memperingatkan pilotnya untuk tidak melintas di Semenanjung Sinai dan Sharm el-Sheikh demi alasan keselamatan.   

    Putusan ICAO ini, kata Zahran, sangat berarti bagi Mesir yang sedang dalam tahap perang melawan terorisme.

    INDEPENDENT | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.