Penduduk Polinesia Protes Ditayangkan Obesitas di Film Moana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Finbarr O'Reilly

    REUTERS/Finbarr O'Reilly

    TEMPO.CO, Jakarta - Penduduk ras Polinesa memprotes keras penggambaran Maui, tokoh dalam film terbaru Disney berjudul Moana. Dalam film tersebut, tokoh yang diceritakan berasal dari Polinesia itu digambarkan sebagai orang yang obesitas dan tidak sadar akan kesehatan.

    Jenny Salesa, perempuan keturunan Tonga, menyatakan Disney menggambarkan orang Polinesia sebagai “setengah babi, setengah kuda nil”. “Saat kita melihat foto-foto pria dan wanita Polinesia dalam 100-200 tahun terakhir, sebagian besar dari kita tidak kelebihan berat badan, dan stereotip negatif terhadap Maui ini tidak dapat diterima,” kata Salesa, seperti dikutip The Guardian.

    Pemain rugbi asal Samoa, Eliota Fuimanono, juga menuturkan jijik dengan penggambaran Disney terhadap Maui. “Maui terlihat seperti telah memancing sebuah kepulauan, menggorengnya, dan memakannya,” tulis Fuimanono lewat akun Facebook-nya.

    Ironisnya, berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2014, sembilan dari sepuluh negara dengan tingkat obesitas tertinggi justru ditemukan di Kepulauan Polinesia. Tak heran, ada pula orang yang menganggap penggambaran oleh Disney itu sebagai suatu hal yang sah-sah saja.

    “Saya tak masalah dengan itu,” ucap Isou Kavakimotu, warga Selandia Baru keturunan Tonga, dalam sebuah video yang diunggah di YouTube. “Dia tidak terlihat gemuk bagi saya. Dia tampak seperti orang yang bisa melakukan pekerjaan luar biasa.”

    Moana merupakan film animasi musikal yang tengah digarap Studio Animasi Walt Disney. Film yang bercerita tentang seorang petualang bernama Moana ini rencananya dirilis pada 23 November 2016.

    THE GUARDIAN | ARDITO RAMADHAN D | MR



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.