Diprotes, Pesan Rasis di Poster RS Palang Merah AS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster tata cara berenang dari RS Red Cross yang dianggap rasis. Twitter.com

    Poster tata cara berenang dari RS Red Cross yang dianggap rasis. Twitter.com

    TEMPO.CO, Colorado - Sebuah poster pedoman keselamatan berenang milik Rumah Sakit Palang Merah Amerika Serikat dinilai membawa pesan yang sangat rasis untuk anak-anak. Palang Merah diminta untuk segera meminta maaf atas pedoman bergambar yang menunjukkan sikap anak-anak selama di kolam renang.

    Tergambar dalam poster pedoman keselamatan berenang Rumah Sakit Palang Merah Amerika bahwa sikap yang baik direpresentasikan anak kulit putih, sedangkan sikap anak-anak yang nakal direpresentasikan anak-anak kulit hitam.

    "Kami meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, bukanlah niat kami untuk menyinggung siapa pun dalam poster ini. Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan tertua dan terbesar, kami telah berkomitmen terhadap keragaman dan inklusi dalam semua hal yang kami lakukan setiap hari,” ungkap rumah sakit tersebut dalam rilis pernyataannya kepada NBC Black Culture.

    Walaupun demikian, beberapa pihak masih tidak puas dengan pernyataan Rumah Sakit Palang Merah. Seorang warga, Margaret Sawyer, menemukan poster tersebut di dua tempat kolam renang umum dan melaporkan berita tersebut kepada penyelia tempat. Margaret juga memfoto poster tersebut dan menggungahnya ke media sosial.

    “Sudah menjadi tugas kita sebagai orang dewasa untuk memikirkan betapa pentingnya pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Saya harap Palang Merah dapat belajar dari kesalahannya ini,” ucap Margaret yang tengah menggerakkan usahanya untuk mengirim surat kepada Palang Merah Amerika untuk menurunkan poster tersebut.

    NBC | INTERNASIONAL | ATIKA NUSYA PUTERI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.