Dua Pesawat F16 Usir Pesawat Malaysia Keluar dari Natuna  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Operasi Senyap, memantau kapal-kapal penangkap ikan di perairan Natuna menggunakan pesawat jenis Pilatus. TEMPO/Ijar Karim

    Operasi Senyap, memantau kapal-kapal penangkap ikan di perairan Natuna menggunakan pesawat jenis Pilatus. TEMPO/Ijar Karim

    TEMPO.COKuala Lumpur - Pesawat tempur Indonesia mengusir pesawat Malaysia (Royal Malaysian Air Force-RMAF) C130 yang menerobos wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna. 

    Informasi yang dikutip dari www.nst.com.my, Senin, 27 Juni 2016, pesawat C130 saat itu terbang dari pangkalan udara Subang ke Labuan, Sabah. 

    Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein membenarkan insiden tersebut. Namun ia masih menunggu laporan lengkap tentang apa yang terjadi sehingga pesawat itu menerobos wilayah Indonesia. 

    Menurut Hishammuddin, ia tak terlalu khawatir atas insiden penyergapan pesawat C130 oleh pesawat tempur Indonesia. Namun, ia melanjutkan, peristiwa pesawat asing menerobos wilayah satu negara terjadi di seluruh dunia. Selain itu, hubungan bilateral Indonesia-Malaysia kuat. 

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Madya Wiko Sofyan menjelaskan, pesawat Malaysia telah melintas di wilayah Indonesia tanpa clearance pada Sabtu, 25 Juni. Selanjutnya, pada hari yang sama, sekitar pukul 11.15, dua pesawat F16 TNI AU di bawah kendali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) mengusir pesawat itu keluar dari wilayah udara Indonesia.

    "C130 melintas dari barat ke timur, Kohanudnas sebatas memperingatkan dan mengusir keluar," kata Wiko kepada Tempo melalui pesan pendek, Senin, 27 Juni. 

    Untuk alasan lebih detail mengenai pesawat Malaysia yang menerobos masuk wilayah udara Indonesia, Wiko menyarankan Tempo menghubungi Mabes TNI. "Karena hal tsb sdh ranahnya Mabes TNI."

    NEW STRAITS TIMES ONLINE | MAHARDIKA | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.