Dubes Inggris: Hasil Referendum Harus Dihormati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dubes Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Moazzam Malik, dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, 19 Desember 2014. Tempo/Natalia Santi

    Dubes Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Moazzam Malik, dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, 19 Desember 2014. Tempo/Natalia Santi

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, memberikan keterangannya soal hasil referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa pada Jumat, 24 Juni 2016.

    “Pemerintah Inggris akan terus menstabilkan pemerintahan dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Perdana Menteri yang baru pada Oktober mendatang,” kata Moazzam, Sabtu, 25 Juni 2016.

    Dia mengatakan hasil itu adalah keputusan warga Inggris yang harus dihormati. Ada sebagian yang kecewa dan juga ada sebagian yang senang atas keputusan itu, karena keputusan tersebut merupakan visi baru untuk Inggris pada abad ke-21. “Sekarang saatnya mengesampingkan perbedaan untuk persatuan dan kebersamaan,” ujar Moazzam.

    Inggris juga akan melakukan negosiasi lanjutan dengan Uni Eropa ihwal keluarnya Inggris dari Uni Eropa. “Negosiasi dan implementasi membutuhkan waktu. Kami akan melanjutkan hubungan kami dengan Uni Eropa,” ujarnya.

    Moazzam mengatakan Inggris akan tetap menjadi anggota G20, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, NATO, serta menjadi negara yang berkomitmen untuk mengalokasikan 2 persen dari produk domestik bruto untuk belanja pertahanan dan 0,7 persen pendapatan nasional untuk pembangunan.

    Perdagangan antara Inggris dan Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Moazzam mengatakan tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan kesepakatan yang sudah dibuat antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri David Cameron. “Kita akan terus bekerja sama,” ucapnya.

    CHITRA PARAMAESTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.