Brexit, PM Hongaria: Uni Eropa Perlu Dengarkan Suara Rakyat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa berteriak setelah melihat hasil penghitungan suara referendum Uni Eropa di Sunderland ditutup di London, Inggris, 23 Juni 2016. REUTERS/Toby Melville

    Sejumlah anggota yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa berteriak setelah melihat hasil penghitungan suara referendum Uni Eropa di Sunderland ditutup di London, Inggris, 23 Juni 2016. REUTERS/Toby Melville

    TEMPO.CO, Budapest - Pilihan rakyat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa menunjukkan bahwa Uni Eropa harus mendengarkan suara rakyat dan memberikan jawaban yang tepat untuk masalah penting seperti migrasi, kata Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Jumat, 24 Juni 2016.

    Orban mengatakan kepada radio publik bahwa masalah migrasi memiliki peran kunci dalam debat rakyat Inggris menjelang referendum Kamis.

    "Brussel harus mendengar suara rakyat, ini adalah pelajaran terbesar dari keputusan ini," kata Orban.

    Orban mengatakan rakyat Inggris tidak puas dengan kebijakan yang diambil Uni Eropa terkait krisis migrasi.

    "Mengapa Hongaria bergabung dengan Uni Eropa? Hongaria bergabung dalam Uni Eropa karena kami percaya pada Eropa yang kuat," kata Orban.

    "Tapi Eropa yang kuat hanya akan terwujud jika dapat memberikan jawaban terhadap isu-isu utama seperti imigrasi, yang akan memperkuat Eropa sendiri dan tidak melemahkannya. Uni Eropa gagal memberikan jawaban tersebut. " Orban mengatakan mayoritas warga Inggris telah menafsirkan reaksi Uni Eropa terhadap krisis migrasi sebagai suatu hal yang akan melemahkan Eropa.

    Dia menambahkan bahwa negara-negara Visegrad di Eropa Tengah akan segera membahas tentang keputusan rakyat Inggris.

    Ketika ditanya apa yang akan terjadi terhadap ratusan ribu rakyat Hongaria yang bekerja di Inggris, Orban mengatakan solusi yang paling mungkin adalah Inggris menandatangani kesepakatan dengan Uni Eropa yang menyebutkan bahwa masalah tersebut akan ditangani.

    Hasil jajak pendapat atau referendum memastikan Inggris keluar dari Uni Eropa. Dengan demikian, Inggris menjadi negara pertama yang meninggalkan Uni Eropa sejak negeri Ratu Elizabeth II ini bergabung pada 1973, kala itu masih bernama EEC (European Economic Community).

    Menurut laman BBC, Jumat, proses pemisahan Inggris dari Uni Eropa bisa memakan waktu minimal dua tahun.

    Selain itu, Perdana Menteri David Cameron harus memutuskan menggunakan Pasal 50 Perjanjian Lisbon, yang akan memberikan waktu dua tahun bagi Inggris untuk bernegosiasi.

    Pasal 50 juga menyebutkan bahwa suatu negara tidak dapat bergabung kembali ke dalam Uni Eropa tanpa persetujuan dari semua negara anggota.

    Namun, bagi kelompok pro-Brexit, Boris Johnson dan Michael Gove, Cameron tidak perlu terburu-buru untuk memutuskan. Mereka justru ingin adanya perubahan sesegera mungkin sebelum Inggris benar-benar meninggalkan Uni Eropa.

    Pemerintah juga diminta bernegosiasi dengan Uni Eropa soal hubungan perdagangan di masa depan serta memperbaiki kerja sama perdagangan dengan negara-negara non-Uni Eropa.

    Sementara itu, pasar finansial dunia turun seiring hasil referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, dengan 51,8 persen lebih banyak warga Inggris yang memilih keluar dari Uni Eropa.

    Mata uang sterling menderita penurunan terbesar hingga 10 persen terhadap dollar AS, posisi terendah sepanjang 31 tahun terakhir. Penurunan itu mengekspresikan ketakutan masyarakat akan dampak keputusan keluar Inggris dari Uni Eropa pada perekonomian terbesar kelima dunia tersebut.

    ANTARA | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.