Cathay Pacific Larang Pengiriman Sirip Hiu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cathay Pacific. REUTERS/Beawiharta

    Cathay Pacific. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Hong Kong - Maskapai penerbangan Hong Kong, Cathay Pacific, mengeluarkan aturan yang melarang pengiriman sirip hiu. Sebagai salah satu perusahaan kargo udara terbesar di dunia, keputusan ini diharapkan memberi dampak besar.

    “Dalam isu perdagangan sirip hiu, kami dengan senang mengumumkan bahwa kami telah melarang pengiriman produk tersebut,” kata Cathay Pacific dalam rilis pers yang dikutip oleh BBC, Kamis, 23 Juni 2016.

    Sirip hiu dianggap sebagai salah satu masakan Cina yang lezat, biasa disajikan sebagai sup pada jamuan-jamuan kelas atas. World Wide Fund for Nature (WWF) mengatakan untuk memenuhi permintaan sirip hiu, lebih dari 70 juta hiu dibunuh tiap tahunnya. Sebagian besar diekspor ke Hong Kong, tempat mereka biasa dikonsumsi atau dijual kembali ke Cina daratan.

    Sebelumnya, Cathay Pacific hanya menerima pengiriman sirip hiu dari sumber terbarukan. Laporan awal mengatakan Cathay Pacific akan melarang segala bentuk pengiriman produk hiu, namun hingga kini maskapai tersebut baru akan melarang pengiriman sirip. Peraturan ini masih akan diuji kembali oleh Cathay.

    Terbitnya aturan baru ini disambut baik oleh pihak pendukung konservasi. Beberapa yang menyatakan bahwa mereka bangga dengan keputusan Cathay. “Bisnis lain di Hong Kong seharusnya mengikuti apa yang dilakukan Cathay,” kata Sharon Kwok, seorang konservasionis yang dikutip oleh AFP.

    Data pemerintah yang dikutip South China Morning Post mengatakan ada penurunan impor sirip hiu ke Hongkong sebesar 42 persen pada jangka waktu 2010 hingga 2015, yakni sebesar 5,717 ton. Pada jangka waktu tersebut, penurunan impor melalui udara juga mengalami penurunan yang signifikan.

    BBC | FAUZY DZULFIQAR | ERWIN Z


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.