Bertemu Utusan PBB, Suu Kyi: Istilah Rohingya Tak Digunakan  

Reporter

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Edgar Su

TEMPO.CONaypyitaw - Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah menghindari pemakaian istilah Rohingya untuk merujuk pada minoritas muslim yang teraniaya di negara itu. Dengan demikian, Rohingya tak digunakan dalam pemerintahan baru Myanmar. 

Suu Kyi menyatakan penolakan menggunakan kata Rohingya itu saat menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Yanghee Lee, seperti dilansir dari Reuters, Senin, 20 Juni 2016.
  
"Pada pertemuan pagi ini di sini, Menteri Luar Negeri kami, Daw Aung San Suu Kyi, menjelaskan pendirian kami atas isu ini bahwa kata kontroversial seharusnya dihindari," kata Aung Lin, sekretaris di Kementerian Luar Negeri.

Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, menuai kritik keras dari berbagai negara atas sikapnya yang kurang menyuarakan penderitaan etnis Rohingya di Myanmar. 

Sekitar 125 ribu etnis Rohingya hidup di kamp dan dilarang bepergian. Kondisi ini mereka alami sejak pecah konflik di negara bagian Rakhine antara kelompok Buddha dan muslim pada 2012. Ribuan di antara mereka mengalami penyiksaan dan menderita kemiskinan. 

Sekitar 1,1 juta etnis Rohingya hidup dalam situasi diskriminatif layaknya kasus apartheid. Banyak warga Buddha Myanmar menganggap mereka sebagai pengungsi ilegal dari Bangladesh. 

REUTERS | MARIA RITA






Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

18 menit lalu

Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpeluang menjadi utusan khusus ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.


Sean Turnell Penasihat Aung San Suu Kyi Dibebaskan Junta Myanmar

8 hari lalu

Sean Turnell Penasihat Aung San Suu Kyi Dibebaskan Junta Myanmar

Penasihat ekonomi pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi asal Australia, Sean Turnell, dibebaskan oleh Junta Militer


Myanmar Beri Pengampunan pada Ribuan Tahanan

8 hari lalu

Myanmar Beri Pengampunan pada Ribuan Tahanan

Di antara ribuan tahanan yang mendapat pengampunan dari Pemerintah Myanmar adalah tahanan WNA.


Jokowi: Situasi Myanmar Tidak Boleh Ganggu Kerja Sama ASEAN

15 hari lalu

Jokowi: Situasi Myanmar Tidak Boleh Ganggu Kerja Sama ASEAN

Ada 15 butir keputusan para pemimpin negara anggota ASEAN soal Myanmar yang akan diumumkan oleh ketua ASEAN


Junta Myanmar Tak Laksanakan Konsensus 5 Poin, Jokowi: Indonesia Sangat Kecewa

15 hari lalu

Junta Myanmar Tak Laksanakan Konsensus 5 Poin, Jokowi: Indonesia Sangat Kecewa

Jokowi mengatakan, Indonesia sangat kecewa dengan pemerintah junta Myanmar karena tidak membuat kemajuan dalam implementasi Konsensus 5 Poin ASEAN


Jokowi Serukan Penghentian Kekerasan dalam Konflik di Myanmar

15 hari lalu

Jokowi Serukan Penghentian Kekerasan dalam Konflik di Myanmar

Jokowi menyerukan agar kekerasan di Myanmar dihentikan sesegera mungkin, sehingga tercipta kondisi kondusif negara tersebut.


KTT ASEAN Bahas Isu Myanmar, Menlu Retno: Bola Sepenuhnya di Tangan Militer Myanmar

16 hari lalu

KTT ASEAN Bahas Isu Myanmar, Menlu Retno: Bola Sepenuhnya di Tangan Militer Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa KTT ASEAN kali ini akan membahas dua isu besar tentang hubungan ASEAN dengan pihak luar dan Myanmar


Justice for Myanmar Menuduh ASEAN dan Junta Militer Bersekongkol

18 hari lalu

Justice for Myanmar Menuduh ASEAN dan Junta Militer Bersekongkol

Kelompok aktivis Justice for Myanmar menduga ada persekongkolan yang kuat di antara ASEAN dengan junta militer Myanmar, di tengah meningkatnya brutalitas terhadap warga sipil di negara tersebut.


2 Ribu Lebih Warga Sipil Tewas dalam Konflik Myanmar

20 hari lalu

2 Ribu Lebih Warga Sipil Tewas dalam Konflik Myanmar

Catatan LSM Altsean Burma menyebut sampai 6 Oktober 2022, setidaknya 2.338 warga sipil Myanmar tewas di tangan tentara Myanmar.


Amnesty: Junta Myanmar Mengalihkan Bahan Bakar Sipil ke Militer

21 hari lalu

Amnesty: Junta Myanmar Mengalihkan Bahan Bakar Sipil ke Militer

Amnesty meminta penangguhan pengiriman bahan bakar ke Myanmar untuk mencegah junta Myanmar menggunakannya untuk menyerang warga sipil.