Filipina Benarkan Kepala Warga Kanada Dipenggal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang lansia berhasil dibebaskan dari tawanan Front Pembebasan Bangsa Moro (MNLF) di kota Zamboanga, Filipina, (17/9). Sekitar 150 orang sandera berhasil dibebaskan oleh pasukan militer Filipina usai terjadi gencatan senjata hampir satu minggu dengan kelompok MNLF. (AP Photo/Bullit Marquez)

    Seorang lansia berhasil dibebaskan dari tawanan Front Pembebasan Bangsa Moro (MNLF) di kota Zamboanga, Filipina, (17/9). Sekitar 150 orang sandera berhasil dibebaskan oleh pasukan militer Filipina usai terjadi gencatan senjata hampir satu minggu dengan kelompok MNLF. (AP Photo/Bullit Marquez)

    TEMPO.CO, Manila - Otoritas Filipina, Selasa, 14 Juni, membenarkan bahwa gerilyawan muslim di selatan telah memenggal kepala sandera kedua warga Kanada.

    "Kami mengutuk pembunuhan brutal dan tidak masuk akal itu terhadap Robert Hall, seorang warga Kanada setelah dia ditangkap oleh kelompok Abu Sayyaf di Sulu selama sembilan bulan," kata juru bicara kepresidenan, Herminio Coloma, dalam sebuah pernyataan.

    Sebuah pernyataan yang sama juga dilayangkan oleh militer Filipina terhadap aksi tersebut. Potongan kepala yang diyakini milik Hall ditemukan tidak jauh dari katedral di Pulau Jolo pada Senin malam waktu setempat, 13 Juni 2016.

    "Penemuan ini sebagai bukti adanya aksi brutal oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap korban penculikan," bunyi pernyataan militer Filipina sebagaimana dikutip Al Arabiya, Selasa, 14 Juni 2016.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, menegaskan bahwa pemerintahannya siap menebus Hall dengan sejumlah uang yang dituntut oleh kelompok Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf pernah mengatakan, mereka akan membunuh Hall jika mereka tidak menerima tebusa uang sebesar 300 juta pesos atau setara dengan Rp 86 miliar.

    AL ARABIYA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.