Dubes RI Serahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Panama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar Indonesia untuk Republik Panama, Budhy Santoso, menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Panama, Juan Carlos Varela di Panama, 1 Juni 2016. (Foto: KBRI Panama)

    Duta Besar Indonesia untuk Republik Panama, Budhy Santoso, menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Panama, Juan Carlos Varela di Panama, 1 Juni 2016. (Foto: KBRI Panama)

    TEMPO.COKota Panama - Duta Besar Indonesia untuk Republik Panama, Marsekal Madya (Purn) Budhy Santoso, didampingi dua diplomat RI, telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Panama Juan Carlos Varela, Rabu, 1 Juni 2016.

    Seusai acara seremonial penyerahan surat kepercayaan itu, Budhy beramah-tamah dengan Presiden Varela selama kurang-lebih 30 menit untuk membahas berbagai isu peningkatan hubungan bilateral, khususnya berbagai isu ekonomi dan kerja sama maritim, yang saat ini menjadi fokus pemerintah Indonesia.

    “Hubungan bilateral antara Indonesia dan Panama mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat ditingkatkan,” kata Budhy kepada Presiden Varela, seperti disampaikan dalam rilis yang diterima Tempo.

    Dia juga menilai masih rendahnya hubungan warga (people to people contact) di antara kedua negara sebagai salah satu tantangan yang paling besar dalam mendorong peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

    Presiden Varela, yang didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Panama Luis Miguel Hincapie, menyampaikan pandangan yang sama mengenai potensi peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan.

    Budhy mengaku optimistis dan berkomitmen terhadap peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Sejak awal 2016, kedua negara telah mendorong pembahasan berbagai perjanjian bilateral dan inisiasi kerja sama di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, hingga kerja sama maritim.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.