Istri Benjamin Netanyahu Bayar Koki Pakai Uang Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Israel, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Baz Ratner

    PM Israel, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Baz Ratner

    TEMPO.CO, Tel Aviv - Polisi Israel akan menuntut istri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu,  yang diduga menyalahgunakan dana negara dan pengeluaran rumah tangga yang melambung tinggi.

    Juru bicara polisi mengatakan mereka telah merumuskan investigasi terhadap Sara Netanyahu dan akan segera menyampaikan laporan tersebut kepada jaksa.

    Beberapa hari belakangan ini, media-media Israel santer mengabarkan tuduhan terhadap Sara yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan uang negara untuk kebutuhan pribadi.

    Haaretz melaporkan Sara Netanyahu dijerat dakwaan korupsi setelah menemukan bukti dia membayar makanan dan koki swasta untuk acara keluarganya dengan dana negara.

    Dia juga dituduh membayar untuk perawat  ayahnya dengan uang yang dialokasikan untuk kediaman perdana menteri, serta menggunakan uang negara untuk membayar pekerjaan listrik di rumah pribadi keluarganya.

    Namun, Netanyahu membela istrinya denga membantah tuduhan tersebut melalui Facebook.

    "Dalam pernyataan polisi tidak ada rekomendasi untuk membawa Sara Netanyahu ke pengadilan. Dia tidak melakukan kejahatan apapun," kata Netanyahu seperti yang dilansir Fox News pada 30 Mei 2016.

    Keluarga Netanyahu telah lama diawasi termasuk pengeluaran mereka. Gaya hidup mereka sangat mewah melebihi warga Israel pada umumnya.

    Sara Netanyahu khususnya telah dituduh menggunakan dana pemerintah untuk mendukung seleranya terhadap barang-barang mewah serta dugaan berperilaku kasar kepada stafnya.

    Pada Februari lalu, seorang mantan karyawan memenangkan perkara di pengadilan atas perlakuan kasar Sara terhadap dirinya.

    FOX NEWS|RT NEWS|AL JAZEERA|YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.