Ribuan Warga India Terinfeksi HIV karena Transfusi Darah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • dv.is

    dv.is

    TEMPO.CO, New Delhi - Sedikitnya, 2.234 warga India telah terjangkit virus HIV setelah menjalani transfusi darah di rumah sakit dalam laporan selama 17 bulan terakhir. Data ini diungkapkan oleh Organisasi Kontrol AIDS National (NACO) sebagai tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan aktivis Chetan Kothari.

    Kothari mengatakan sangat terkejut mendapat kabar tersebut. "Ini adalah data resmi, yang disediakan oleh NACO dikelola pemerintah. Saya percaya angka yang sesungguhnya akan dua atau tiga kali lebih besar," katanya kepada BBC.

    Saat ini tak kurang dari 2,9 juta orang India hidup dengan HIV/AIDS. Jumlah tertinggi berasal dari orang-orang yang terinfeksi HIV setelah menjalani transfusi darah di rumah sakit. Negara bagian Uttar Pradesh, Kata Khotari, berada di peringkat pertama dengan 361 kasus. Negara bagian barat Gujarat memiliki 292 kasus dan Maharashtra 276 kasus, masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga untuk jumlah terbanyak. Sedangkan ibu kota India New Delhi berada di peringkat keempat dengan 264 kasus.

    Berdasarkan aturan, semestinya rumah sakit memeriksa kondisi pendonor dan darah yang disumbangkan untuk menemukan kemungkinan telah terinfeksi HIV, hepatitis B dan C, malaria, serta penyakit mematikan lain.

    Tapi Kothari mengatakan kebanyakan rumah sakit di India tidak memiliki fasilitas pengujian. Bahkan di kota besar seperti Mumbai, hanya tiga rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas pengujian HIV. "Bahkan rumah sakit pemerintah terbesar tidak memiliki teknologi untuk menyaring darah," ujarnya.

    Menurut dia, masalah serius ini harus segera dihadapi dan dicarikan jalan keluar sebelum semua masyarakat India terancam terinfeksi HIV/AIDS.

    BBC | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.