Duterte Jadi Presiden Filipina, Cina Ingin Perbaiki Hubungan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rodrigo Duterte, walikota kota Davao. rappler.com

    Rodrigo Duterte, walikota kota Davao. rappler.com

    TEMPO.CO, Manila - Setelah Kongres menyatakan secara resmi Rodrigo Duterte sebagai pemenang pemilihan Presiden Filipina kemarin, 30 Mei 2016 malam, Presiden Cina Xi Jinping mengucapkan selamat seraya mengharapkan perbaikan hubungan kedua negara.

    Ucapan selamat diawali dari Presiden Singapura, Tony Tan Keng Yam, dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, beberapa saat setelah pengumuman resmi dari Kongres. Hari ini, ucapan selamat datang dari Presiden Xi.

    Dalam pernyataannya, Presiden Xi berharap, dengan terpilihnya Duterte, hubungan kedua negara dapat erat kembali karena sempat merenggang menyusul sengketa atas klaim Laut Cina Selatan.

    Xi mengatakan kedua negara memiliki sejarah panjang persahabatan yang mendalam. "Hubungan yang ramah, stabil, dan sehat antara Cina-Filipina tersebut selaras dengan kepentingan dasar dari kedua negara dan bangsa," kata Xi, seperti dikutip dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina yang dilansir South China Morning Post.

    Cina dan Filipina terjebak dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan bersama Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Ketegangan antara keduanya meningkat setelah pengadilan internasional di Den Haag akan memberikan putusan pada beberapa bulan ke depan dalam kasus ini. Filipina mengajukan sengketa ini ke pengadilan internasional di Den Haag pada 2013.

    Sejauh ini, baru dua negara itu yang mengucapkan selamat kepada presiden ke-16 Filipina tersebut. Amerika Serikat dan Israel telah mengucapkan selamat terlebih dulu sebelum hasil penghitungan resmi keluar.

    Kemarin malam, Kongres Filipina menyatakan mantan Wali Kota Davao, Rodrigo Duterte, secara sah ditetapkan sebagai presiden baru dan anggota Kongres Leni Robredo selaku wakil presiden negara.

    SOUTH CHINA MORNING POST | STRAITS TIMES | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.