Cina Hapus Kebijakan Satu Anak, Peminat Bayi Tabung Naik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bendera Cina. REUTERS/Jason Lee

    Ilustrasi bendera Cina. REUTERS/Jason Lee

    TEMPO.COBeijing - Cina telah mencabut larangan bagi pasangan suami-istri memiliki anak lebih dari satu. Kebijakan ini memicu tingginya lonjakan permintaan program bayi tabung (in vitro fertilisation) di kalangan wanita dewasa.

    Laman thenational.ae melaporkan, rumah sakit di Cina diserbu kaum hawa yang mendaftar program bayi tabung. “Makin banyak yang meminta agar dapat memiliki anak kedua,” kata dokter Liu Jiaen, pengelola salah satu rumah sakit, Ahad, 29 Mei 2016.

    Liu memperkirakan jumlah wanita yang datang ke rumah sakitnya untuk program bayi tabung naik 20 persen sejak relaksasi kebijakan tersebut diterapkan pada awal tahun ini. Pasien yang datang pun kebanyakan wanita berumur 40 tahun ke atas.

    Usia yang semakin tua membuat kesempatan untuk hamil normal rendah. Karena itu, para pasien Liu memilih program bayi tabung. “Mereka sangat menginginkan anak. Mereka ingin yang cepat,” tuturnya.

    Cheng Yun, 39 tahun, seorang pasien yang ditemui di rumah sakit, mengatakan dia telah memiliki seorang putra berusia 7 tahun. Relaksasi kebijakan tersebut membuat keluarganya mendorong dia untuk memiliki anak kedua. “Sulit bagi saya untuk hamil normal karena mungkin sperma suami saya ada masalah,” ucapnya.

    Dengan memiliki anak kedua, Chen berharap anak semata wayangnya menjadi senang, tidak egois, dan bertanggung jawab.

    Cina sebelumnya menerapkan kebijakan ketat untuk mengendalikan populasi. Pemerintah melarang warga di perkotaan untuk memiliki anak lebih dari satu. Sedangkan warga di perdesaan diizinkan mempunyai dua anak bila anak pertamanya wanita.

    Pengecualian diberlakukan bagi etnis minoritas dan penduduk kota yang bersedia membayar biaya. Biaya tersebut dihitung dengan pendapatan per tahun sebuah rumah tangga.

    AHMAD FAIZ | THENATIONAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.