Dewan Gereja Larang Islam di Samoa, Begini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Apia - Pemimpin gereja Kristen di Samoa menyeru pemerintah untuk membuat aturan yang melarang keberadaan agama Islam di negaranya.

    Pendeta Ma'auga Motu, Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Samoa, meminta seluruh Dewan Gereja menekan pemerintah untuk melarang agama Islam hadir di negara di kepulauan Pasifik tersebut.

    Pernyataan tersebut dibuat Motu setelah pada pekan lalu Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, menyerukan peninjauan ketentuan kebebasan beragama dalam Konstitusi Samoa. Dia mengatakan bahwa itu dapat dimasukkan ke isi dari undang-undang dasar, bukan hanya di pembukaannya.

    Dalam menanggapi seruan PM, Motu mengatakan bahwa hukum tersebut akan menjadi ancaman masa depan bagi negara.

    "Ada begitu banyak orang Islam yang baik, tapi masih ada beberapa orang yang berbahaya di antara mereka, yang mungkin datang dan mengancam perdamaian kita," kata Motu seperti yang dilansir Independent pada 24 Mei 2016.

    Pendeta tersebut juga menegaskan bahwa dia mendukung pernyataan calon Presiden Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump, yang mengusulkan larangan muslim memasuki Amerika dalam kampanye pada Desember.

    Kepala Imam Muslim Samoa, Mohammed bin Yahya, menentang pernyataan Motu tersebut dan mengatakan orang-orang Kristen di pulau itu harus lebih terbuka terhadap agama lain dan tidak membeda-bedakan.

    Dia memperingatkan bahwa Samoa mungkin akan mengalami kesulitan dalam bidang perdagangan dengan negara-negara non-Kristen jika konstitusi negara itu tidak diubah.

    Menurut data sensus tahun 2001, sebanyak 0,03 persen penduduk Samoa adalah muslim, sisanya didominasi oleh Kristen.

    INDEPENDENT | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.