Iran Inginkan Posisi Sekretaris Jenderal pada KTT D 8

TEMPO Interaktif, Nusa Dua:Iran menginginkan posisi sekretais jenderal pada kelompok negara-negara berkembang atau D8. Keinginan itu terungkap dalam pertemuan komisioner Konferensi Tingkat Tinggi D 8 di Nusa Dua, Bali, sekarang ini. Direktur Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Mochamad S. Hidayat yang menjadi pimpinan pertemuan mengungkap, keinginan itu ditolak oleh komisioner dari 7 negara lainnya. Alasannya, sesuai Deklarasi Istambul pada 1997, sekretaris jenderal harus berasal dari negara yang menjadi ketua. "Jadi Indonesia tinggal menunjuk orang yang dipilih sebagai sekretaris untuk ditempatkan di Istambul," tegasnya.Usulan Iran sendiri didasari pandangan bahwa pemilihan sekretaris jenderal dari Iran akan menjamin kontinuitas kerja karena telah memahami masalah serta program kerjaD 8. Namun, Indonesia beserta negara lain menganggap hal itu bukan alasan yang tepat. Karena tidak disepakati di tingkat komisioner, masalah ini kemudian diserahkan sebagai agenda pertemuan di tingkat menteri.Menurut Hidayat, semua agenda telah disepakati di tingkat komisioner. Termasuk draf deklarasi yang disebut Bali Declaration. Draf ini yang pada dasarnya terdiri atas dua bagian. Bagian pertama yang disusun oleh tuan rumah yang memuat kondisi dan perkembangan ekonomi dan isu-isu global pada saat ini. Bagian kedua berisikan uraian tentang evaluasi kerja sama dalam kerangka D 8 dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kerja sama di masa yang akan datang.Sementara itu, masalah penggunaan nuklir untuk tujuan damai tidak akan dibahas dalam draf khusus dari 40 pasal dalam deklarasi. Nuklir hanya menjadi bagian dari draft tentang energi alternatif yang dipandang perlu sebagai pengganti energi minyak.Bagi Indonesia, menurut anggota delegasi di tingkat Komisioner Lindawati Hakim, bagian terpenting dari KTT ini adalah adanya penandatanganan persetujuan bidang perdagangan dan Bea Cukai. Perjanjian akan sangat mendukung hubungan perdagangan antarnegara anggota D 8, yakni Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Rofiqi Hasan