Dubes RI: Pangeran Al-Waleed Puji Demokrasi Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menerima Pangeran Arab Saudi  Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud  di Istana Bogor, 22 Mei 2016. (Foto: Dokpri Dubes RI Arab Saudi)

    Presiden Joko Widodo menerima Pangeran Arab Saudi Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud di Istana Bogor, 22 Mei 2016. (Foto: Dokpri Dubes RI Arab Saudi)

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pangeran Arab Saudi, Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud memuji demokrasi di Indonesia saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu, 22 Mei 2016. “ Saat pangeran memuji Indonesia sebagai model demokrasi yang terhebat, Presiden menambahkan bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar,” kata Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel  dalam pembicaraan via telepon dengan Tempo.

    Dubes Abegebriel  menggambarkan  suasana pertemuan sangat hangat. Dalam pertemuan,  Presiden meminta Pangeran Waleed tidak saja berinvestasi di hotel dan bank saja, tetapi juga infrastruktur. Dikatakan, Indonesia memiliki ribuan pulau yang memerlukan konektivitas, seperti pelabuhan.  Presiden juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Rusia, dimana negeri itu berinvestasi di bidang infrastruktur kereta api di Kalimantan Timur.

    Abegebriel menuturkan Pangeran Waleed adalah kemenakan Raja Salman yang terkenal sebagai filantropi terutama di bidang demokrasi dan perdamaian. “Pangeran punya pemikiran yang sangat moderat dalam pluralism,  demokrasi dan sisi kemanusian,” kata duta besar yang baru beberapa bulan dilantik Presiden tersebut. Sebelum ke Indonesia, Pangeran Waleed juga singgah ke Bhutan dan mengunjungi para bhiksu di sana. Dia membahas bagaimana menggunakan kerja sama antar agama demi perdamaian.

    Pangeran Waleed adalah  keluarga kerajaan Arab Saudi yang juga pengusaha besar. Pemilik Kingdom Holding yang memiliki sejumlah  saham perusahaan ternama di dunia seperti Disneyland, Citibank,  HP.  Hotel-hotelnya di Indonesia antara lain Fairmont dan Four Season.

    Selain mendatangkan pengusaha-pengusaha besar Arab Saudi, Abegebriel juga bertekad untuk mendatangkan Raja Salman ke Indonesia. “Raja Arab Saudi sudah 46 tahun tidak pernah ke sini, sedangkan tujuh presiden kita sudah pernah ke  Arab Saudi,” kata Abegebriel.

    Menurut Dubes Abegebriel, Pangeran Waled didampingi oleh Duta Besar Arab Saudi di Indonesia  Mustafa Ibrahim Al-Mubarak yang sudah usai masa tugasnya.

    Dalam perpisahan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) pekan lalu, Dubes Mustafa mengungkapkan meski sudah tidak bertugas lagi, dia akan mempromosikan Indonesia di negaranya.

    “Banyak kenangan manis, saya melihat sebagian wilayah Indonesia, mulai dari Raja Ampat, Manado, Maluku Utara, Halmahera Selatan, Padang, Aceh, Mentawai Wakatobi, Lombok Bali, ini bakal jadi memori yang indah,” kata Dubes Al-Mubarak dalam perpisahan dengan LIPIA pekan lalu. Dia menyatakan akan meninggalkan pemerintahan dan fokus untuk menulis.

    Al-Mubarak menyatakan Indonesia punya banyak potensi, selain pantai yang indah sepanjang tahun. “Iklim di sini ramah sepanjang tahun, Anda tidak punya panas ekstrem seperti negeri kami, atau dingin menggigit seperti di Kanada,” ungkap Mubarak yang pernah bertugas di Kanada.   “Perlu banyak investasi, pembangunan infrastruktur dan pemasaran yang baik. Negeri-negeri sekitar Anda, saya tidak mau sebutkan namanya, tidak memiliki keindahan alam seperti Indonesia, tapi penghasilannya dari pariwisata bisa dua kali lipat bahkan tiga kali lipat,” kata duta besar, yang akan digantikan oleh Usamah Asaibi, mantan atase militer Arab Saudi di Jakarta.

    Di perpisahan itu, Dubes Al-Mubarak sudah mengindikasikan Arab Saudi akan berkiprah di sejumlah mega proyek. Ada di Lombok, Cilacap, Tuban, juga di wilayah  Sumatera Utara. Dia juga menyebut rencana  pembangunan kilang minyak senilai US$ 5,5 miliar dolar, serta pabrik kimia.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.