Prancis Rancang Konferensi Perdamaian Timur Tengah pada Juni

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu A.S. John Kerry berada pada urutan ke-8 polling Person of The Year TIME 2014 dengan jumlah pemilih 2,6 %.  Matt Dunham - WPA Pool/Getty Images

    Menlu A.S. John Kerry berada pada urutan ke-8 polling Person of The Year TIME 2014 dengan jumlah pemilih 2,6 %. Matt Dunham - WPA Pool/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Prancis merancang sebuah konferensi internasional bertema perdamaian Timur Tengah di Paris pada Juni mendatang. Konferensi internasional ini diharapkan membantu memperbaiki hubungan baik antara warga Palestina dan Israel.

    Konferensi tersebut akan digelar pada 3 Juni mendatang. “Tanggal tersebut kami umumkan setelah mendapatkan konfirmasi keikutsertaan negara lain, seperti Amerika Serikat,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis Marc Ayrault dalam pertemuan di Brussels, Belgia, seperti dilansir Reuters, Jumat, 20 Mei 2016.

    Ayrault mengaku secara khusus telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Sebelumnya, Ayrault mengajukan konferensi digelar pada 30 Mei. Namun Amerika berhalangan hadir pada tanggal tersebut sehingga konferensi diundur menjadi 3 Juni.

    Dalam pertemuan di Brussels, dibahas kesepakatan NATO untuk memperluas operasinya di Mediterania guna membantu Uni Eropa mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia dari Afrika Utara. Namun operasi ini baru akan dijalankan ketika penyelamatan terhadap semua migran selesai.

    Kerry mengatakan pertemuan sejumlah menteri luar negeri, yang tergabung dalam NATO, mendukung perluasan peran Uni Eropa menjaga perdamaian di area tersebut.

    Hal ini akan menjadi langkah maju yang dapat membantu stabilitas Libya dengan patroli bersama pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “NATO bisa memainkan peran untuk mencegah migrasi illegal dan perdagangan manusia,” ujar Kerry.

    REUTERS | GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.