Operator Seluler Rugi, Arab Saudi Blokir Facebook Messenger  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Paul Sakuma

    AP/Paul Sakuma

    TEMPO.CORiyadh - Komisi Informatika dan Komunikasi (CITC) Arab Saudi memblokir layanan pesan suara dan video call Facebook Messenger. Pemerintah kesal karena pengguna media sosial kerap membuat panggilan telepon gratis via Internet.

    CITC sendiri belum mengeluarkan pernyataan di situs resmi, tapi Facebook dan salah satu dari tiga penyedia layanan (provider) Internet kerajaan telah membuat komentar mengenai larangan tersebut.

    Facebook Messenger kini termasuk dalam daftar panjang aplikasi panggilan gratis Internet yang diblokir di Arab Saudi.

    Tahun lalu, Saudi juga memblokir telepon gratis via aplikasi gratis, seperti Viber dan WhatsApp.

    Sebagaimana dilansir dari laman Al Araby, pengguna situs media sosial Facebook menyatakan kekecewaan mereka pada Senin, 9 Mei 2016. Banyak orang Saudi, terutama ekspatriat, mengeluhkan larangan tersebut.

    Kerajaan Saudi beralasan layanan pesan suara dan Facebook Messenger memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon domestik dan internasional secara gratis dengan bantuan koneksi Internet. Sedangkan panggilan dan pengiriman pesan ke luar negeri secara konvensional melalui telepon seluler adalah sumber nafkah yang menguntungkan bagi operator telekomunikasi di negara itu.

    Arab Saudi dikenal sebagai tuan rumah sekitar sepuluh juta ekspatriat. Maraknya pekerja asing yang menggunakan aplikasi Facebook Messenger untuk berkomunikasi dengan kerabat di luar negeri telah mengakibatkan operator kehilangan pendapatan.

    Lucunya, larangan tersebut datang beberapa minggu setelah Pangeran Arab Saudi Mohammad bin Salman mengatakan ia melihat "unsur-unsur" pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, dalam dirinya sendiri.

    AL ARABY | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.