Pemilu Filipina, Rodrigo Duterte Pimpin Perolehan Suara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memimpin perolehan suara sementara atas enam kandidat lain dalam pemilihan Presiden Filipina hingga Selasa pagi, 10 Mei 2016. Berdasarkan laporan tak resmi dari lembaga pengawas penghitungan dukungan, PPCRV, jumlah suara yang sudah masuk mencapai 90,04 persen dari 55 juta pemilih yang terdaftar.

    Dari suara yang masuk itu, lebih dari 14,916 juta suara atau 38,68 persen mendukung Duterte. Duterte menjadi calon presiden dari PDP-Laban. Pesaing terdekat Duterte adalah calon dari LP, Mar Roxes. Dia memperoleh suara lebih dari 8,329 juta atau sekitar 21,7 persen.

    Adapun suara dukungan ke senator Grace Poe mencapai 8,366 juta atau 23,7 persen. Perolehan suara sebanyak itu menempatkan calon dari IND sebagai peraih suara terbanyak ketiga.

    Suara tiga kandidat lainnya, yakni Jejomar Binay (UNA), Miriam Defensor (PRP), dan Roy Seneres (WPPPMM), sementara belum mencapai 13 persen.  Bahkan suara untuk Roy Seneres tak mencapai 1 persen.

    Duterte telah menjalankan kampanye yang berfokus pada isu-isu hukum dan ketertiban. Pernyataannya kontroversial, termasuk pernyataannya soal membantai penjahat.

    Sebelum hasil voting keluar, Duerte pernah berbicara dengan pesaingnya, seakan ia telah memenangi pemilu. Ia meminta para pesaingnya menyingkir seusai kampanye.

    Duterte kadang melontarkan celoteh cabul saat berkampanye dan bercanda tak pada tempatnya. Kelompok-kelompok HAM menuduh Duterte telah main hakim sendiri dengan membunuh lebih dari 1seribu tersangka kriminal selama dua dekade sebagai Wali Kota Davao City. Sebelumnya, Duterte telah menjadi Wali Kota Davao City selama lebih dari 22 tahun.

    ARIEF HIDAYAT | THE GUARDIAN | BBC.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.