Situasi Apa yang Membuat Kim Jong Un Gunakan Senjata Nuklir?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan pidatonya saat berlangsungnya Partai Buruh Korea (WPK) di Pyongyang, 6 Mei 2016. Kongres partai pertama sejak tahun 1980 ini diyakini diarahkan untuk mendeklariskan kebulatan tekad menegaskan dukungan pada Kim Jong-un. (KRT via AP)

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan pidatonya saat berlangsungnya Partai Buruh Korea (WPK) di Pyongyang, 6 Mei 2016. Kongres partai pertama sejak tahun 1980 ini diyakini diarahkan untuk mendeklariskan kebulatan tekad menegaskan dukungan pada Kim Jong-un. (KRT via AP)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan pihaknya tak akan menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan negaranya terancam. Hal ini ia sampaikan dalam Kongres Partai Buruh di Pyongyang.

    “Sebagai negara pemegang senjata nuklir yang bertanggung jawab, Republik Korea Utara  tidak akan menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan dirongrong kekuatan bermusuhan agresif yang memiliki nuklir,” kata Kim, seperti dikutip kantor berita Korut, KCNA.

    Kim juga berjanji memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang sempat bermusuhan. Negara yang dimaksud adalah negara yang menghormati dan mengakui kedaulatan Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Sementara itu, dengan Korea selatan, Kim mengatakan akan memperbanyak perundingan sebagai upaya membangun kepercayaan dan pemahaman.

    "Korea Utara akan memenuhi kewajiban dengan patuh untuk non-proliferasi dan berjuang untuk denuklirisasi global” kata Kim.

    Dibandingkan dengan ancaman yang pernah dia lontarkan baru-baru ini, ucapan Kim tersebut berbeda 180 derajat. Koresponden BBC di Korut, John Sudworth, mengatakan Kim cenderung berupaya mengirimkan pesan berbeda. Pergerakan di peluncuran nuklir Korut terlihat mirip dengan persiapan uji nuklir lanjutan.

    Korut mundur dari Traktat Non-proliferasi Nuklir pada 2003 dan mulai menguji coba senjata nuklir 3 tahun kemudian.

    Beragam sanksi internasional telah diterapkan. Bahkan, pada Maret tahun ini, sanksi tambahan diperketat setelah Korut mengklaim telah menguji bom hidrogen dan meluncurkan roket ke luar angkasa.

    INGE KLARA | BBC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.