TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Negeri Filipina, Jose Rene D. Almendras di Gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016. Pertemuan itu dilakukan sehari sebelum pertemuan trilateral Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk membahas keamanan maritim di Yogyakarta.
“Pada pertemuan kami tadi, saya kembali mengucapkan rasa terima kasih, apresiasi atas nama pemerintah Indonesia terhadap pemerintah dan otoritas Filipina atas kerja sama yang diberikan dalam upaya pelepasan 10 WNI,” kata Retno dalam konferensi pers bersama usai pertemuan.
Meskipun kedua menlu kerap bertemu dalam berbagai kesempatan, namun bagi Menlu Almendras, ini adalah kunjungan pertama selaku Menteri Luar Negeri Filipina. Pertemuan terakhir adalah pada 1-2 April 2016 di Manila, sebelumnya pertemuan dilakukan di sela sela Asean Ministerial Meeting (AMM) Retreat di Vientiane, Laos pada 26 Februari 2016.
Selain membahas upaya-upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) terutama empat sandera yang masih belum bebas, kedua menlu juga membicarakan peningkatan kerja sama ekonomi, serta perundingan perbatasan.
Retno menyampaikan hubungan perdagangan kedua negara terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan berkembang dari tahun ke tahun. Nilai perdagangan pada 2015 mencapai US$ 4,6 miliar, naik dari 2014 yakni US$ 4,59 miliar.
Indonesia dan Filipina mempunyai pertemuan forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang diselenggarakan dua tahun sekali untuk membahas perkembangan kerja sama bilateral. Pertemuan JCBC ke 6 RI- Filipina diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2014.
Terkait perbatasan, kedua menlu membahas perkembangan proses ratifikasi persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. Indonesia dan Filipina telah menandatangani persetujuan tersebut pada 23 Mei 2014.
Indonesia juga mendorong perlunya diadakan pertemuan tim teknis gabungan untuk membahas perbatasan maritime di lempeng benua. “Karena untuk lempeng benua, kita belum selesai,” kata Retno.
Pada jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene D Almendras menyampaikan bantahan soal sikap negerinya terhadap patroli bersama yang akan dibahas dalam pertemuan trilateral di Jakarta. “Kami di Filipina sangat tertarik untuk berpartisipasi sehingga kesepakatan itu bisa tercapai. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Presiden Anda yang berinisiatif soal ini sehingga Filipina, Malaysia dan Indonesia bisa bersama-sama mencari penyelesaian, tidak hanya di tingkat menteri tapi juga secara detail,” kata Almendras.
Dalam pertemuan trilateral, Almendras akan didampingi mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina yang ditugaskan oleh Presiden Benigno Aquino II untuk memaparkan tantangan yang dihadapi pemerintahnya di Mindanao Barat Daya. “Dia diberikan otoritas untuk mengawasi seluruh aspek, baik sipil maupun militer dan konstitusi. Kehadirannya adalah bukti ketertarikan kami atas inisiatif Indonesia untuk memberantas aktivitas ilegal yang mengganggu pelayaran,” kata Almendras.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataan pers menyampaikan Menteri Luar Negeri Anifah Aman akan mengetuai delegasi Malaysia dalam pertemuan trilateral di Yogyakarta. “Pertemuan ini akan membahas usaha memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam meningkatkan keamanan maritime di perairan ketiga negara, khususnya bagi penanganan insiden penculikan,” demikian rilis yang disampaikan Wisma Putra, Rabu.
Malaysia menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memelihara keamanan, keselamatan dan kestabilan wilayah tersebut.
Sebagaimana diketahui, empat warga Malaysia juga masih berada dalam penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Malaysia sempat memerintahkan untuk menghentikan pelayaran ke Filipina ketika insiden perompakan dan penculikan marak terjadi di perairan Laut Sulu.
NATALIA SANTI
