Jelang Trilateral, Menlu RI-Filipina Bertemu di Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi (kanan) usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina  Jose Rene D. Almendras di Gedung Pancasila, Jakarta, 4 Mei 2016. TEMPO/Natalia Santi

    Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi (kanan) usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene D. Almendras di Gedung Pancasila, Jakarta, 4 Mei 2016. TEMPO/Natalia Santi

    TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Negeri Filipina, Jose Rene D. Almendras  di Gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.  Pertemuan itu dilakukan sehari sebelum pertemuan trilateral Indonesia, Filipina dan Malaysia  untuk membahas keamanan maritim di Yogyakarta.

    “Pada pertemuan kami tadi, saya kembali mengucapkan rasa terima kasih, apresiasi atas nama pemerintah Indonesia terhadap pemerintah dan otoritas Filipina atas kerja sama yang diberikan dalam upaya pelepasan 10 WNI,” kata Retno dalam konferensi pers bersama usai pertemuan.

    Meskipun kedua menlu kerap bertemu dalam berbagai kesempatan, namun bagi Menlu Almendras, ini adalah kunjungan pertama selaku Menteri Luar Negeri Filipina. Pertemuan terakhir adalah pada 1-2 April 2016 di Manila, sebelumnya pertemuan dilakukan di sela sela Asean Ministerial Meeting (AMM) Retreat di Vientiane, Laos pada  26 Februari 2016.

    Selain membahas upaya-upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) terutama empat sandera yang masih belum bebas, kedua menlu juga membicarakan peningkatan kerja sama ekonomi, serta perundingan perbatasan.

    Retno menyampaikan hubungan perdagangan kedua negara terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan berkembang dari tahun ke tahun. Nilai perdagangan pada  2015 mencapai US$ 4,6 miliar, naik dari  2014 yakni  US$ 4,59 miliar.

    Indonesia dan Filipina mempunyai pertemuan forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang diselenggarakan dua tahun sekali untuk membahas perkembangan kerja sama bilateral. Pertemuan JCBC ke 6 RI- Filipina diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2014.

    Terkait perbatasan, kedua menlu membahas  perkembangan proses ratifikasi persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. Indonesia dan Filipina telah menandatangani persetujuan tersebut pada  23 Mei 2014.

    Indonesia juga mendorong perlunya diadakan pertemuan tim teknis gabungan untuk membahas perbatasan maritime di lempeng benua. “Karena untuk lempeng benua, kita belum selesai,” kata  Retno.

    Pada jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene D Almendras  menyampaikan bantahan soal sikap negerinya terhadap patroli bersama yang akan dibahas dalam pertemuan trilateral di Jakarta. “Kami di Filipina sangat tertarik untuk berpartisipasi sehingga kesepakatan itu bisa tercapai. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Presiden Anda yang berinisiatif soal ini sehingga Filipina, Malaysia dan Indonesia bisa bersama-sama mencari penyelesaian, tidak hanya di tingkat menteri tapi juga secara detail,” kata Almendras.

    Dalam pertemuan trilateral, Almendras akan didampingi mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina yang ditugaskan oleh Presiden Benigno Aquino II untuk memaparkan tantangan yang dihadapi pemerintahnya di Mindanao Barat Daya. “Dia diberikan otoritas untuk mengawasi seluruh aspek, baik sipil maupun militer dan konstitusi. Kehadirannya adalah bukti ketertarikan kami atas inisiatif Indonesia untuk  memberantas aktivitas ilegal yang mengganggu pelayaran,” kata Almendras.

    Sementara itu Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataan pers menyampaikan Menteri Luar Negeri Anifah Aman akan mengetuai delegasi Malaysia dalam pertemuan trilateral di Yogyakarta. “Pertemuan ini akan membahas usaha memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam meningkatkan keamanan maritime di perairan ketiga negara, khususnya bagi penanganan insiden penculikan,” demikian rilis yang disampaikan Wisma Putra, Rabu.

    Malaysia menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memelihara keamanan, keselamatan dan kestabilan wilayah tersebut.  

    Sebagaimana diketahui, empat warga Malaysia juga masih berada dalam penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Malaysia sempat memerintahkan untuk menghentikan pelayaran ke Filipina ketika insiden perompakan dan penculikan marak terjadi di perairan Laut Sulu.

    NATALIA  SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.