MILF dan MNLF Diminta Bantuan Berangus Abu Sayyaf  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukian militer Filipina melakukan penjagaan ketat saat memburu kelompok Abu Sayyaf. worldbulletin.net

    Pasukian militer Filipina melakukan penjagaan ketat saat memburu kelompok Abu Sayyaf. worldbulletin.net

    TEMPO.CO, La Carlota City - Pimpinan Partai Liberal Filipina, Manuel "Mar" Roxas II, Selasa, 26 April 2016, mendesak Front Pembebasan Bangsa Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) membantu upaya perlawanan terhadap Abu Sayyaf menyusul pemenggalan kepala korban penculikan warga negara Kanada, John Ridsdel.

    Roxas mengatakan MNLF, MILF, dan para pemangku kepentingan lain harus menunjukkan bahwa terorisme tidak memiliki tempat di Filipina, yang pembangunannya terhambat oleh kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam penculikan dan pengeboman.

    "Saya meminta rekan kami, MNLF dan MILF, terlibat dalam proses perdamaian. Ini adalah peluang bagi Anda menunjukkan Anda cinta damai dan memiliki sikap bahwa kejahatan keji tidak memiliki tempat di Filipina."

    "Tidak ada tempat di sini. Kita harus bergabung bersama, terlepas dari tujuan, filosofi politik, keprihatinan, dan pembelaan kita. Tidak ada ruang bagi kebrutalan yang telah kita saksikan sebagaimana dipertontonkan oleh Abu Sayyaf."

    Dia berujar, negara harus mengerahkan kekuatan penuh dan menegakkan hukum untuk menyeret para pelaku ke meja pengadilan. Roxas juga menyatakan simpati serta mengucapkan belasungkawa kepada anggota keluarga dan orang-orang yang dicintai korban.

    "Modernisasi kepolisian dan militer harus tetap berlanjut, sementara pemerintah akan melaksanakan kebijaksanaan pembangunan di Mindanao," ujarnya.

    Ridsdel; rekan Ridsdel dari Kanada, Robert Hall; manager resort asal Norwegia, Kjartan Sekkingstad; dan warga Filipina, Maritess Flor; diculik sekitar 20 pria bersenjata di Ocean View Resort di Pulau Sama, Davao, pada 21 September 2015.

    Anggota Abu Sayyaf meminta tebusan 300 juta peso atau sekitar Rp 84 miliar untuk setiap sandera. Tapi, hingga batas waktu 25 April 2016, tuntutan uang tebusan itu tidak dipenuhi pemerintah Filipina.

    PHILSTAR | CHOIRUL AMINUDDIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.