Perahu Karam, 21 Etnis Rohingya Myanmar Tewas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi Rohingya dan Banglades mengumpulkan air hujan dengan piring dan botol di kamp pengungsi sementara di Maungdaw, Myanmar, 4 Juni 2015. Sekitar 400 orang pengungsi berkumpul di kamp ini tanpa makanan dan air bersih yang memadai.  REUTERS/Soe Zeya Tun

    Pengungsi Rohingya dan Banglades mengumpulkan air hujan dengan piring dan botol di kamp pengungsi sementara di Maungdaw, Myanmar, 4 Juni 2015. Sekitar 400 orang pengungsi berkumpul di kamp ini tanpa makanan dan air bersih yang memadai. REUTERS/Soe Zeya Tun

    TEMPO.COYangon - Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sebanyak 21 warga etnis Rohingya, termasuk sembilan anak-anak, tewas setelah kapal yang ditumpangi mereka karam di perairan negeri Rakhine, Myanmar, dua hari lalu.

    Juru bicara kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) di Myanmar, Pierre Peron, mengatakan perahu membawa sekitar 60 penumpang dari sebuah kamp permukiman ke pasar di Sittwe. "Mayoritas penumpang adalah etnis Rohingya dari kamp Sin Tet Maw di Pauktaw. Mereka mendapat izin pergi ke sebuah pasar di Sittwe untuk membeli barang kebutuhan," kata Peron seperti dilansir Indian Express, Jumat, 22 April 2016.

    Menurut dia, jumlah kematian diperkirakan meningkat karena banyak penumpang yang gagal terdeteksi. Seorang pejabat militer di Rakhine mengkonfirmasi kejadian itu, tapi mengatakan jumlah korban yang tewas hanya 14 orang.

    Aktivis Rohingya, Kyaw Hla Aung, mengatakan tragedi terjadi karena pemerintah Myanmar mencegah mereka menggunakan jalan darat ke kota. "Kami tidak diizinkan menggunakan transportasi darat ke Sittwe untuk membeli barang dan medis," ujarnya.

    Etnis Rohingya yang beragama Islam tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dan sering menjadi korban penindasan serta rasisme di negara itu.

    INDIAN EXPRESS | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.