Konflik Undang-Undang 9/11, Obama Berkunjung ke Arab Saudi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Barack Obama melambaikan tangan saat keluar dari pesawat Air Force One di Bandara Internasional Havana, Kuba, 21 Maret 2016. Obama merupakan presiden Amerika pertama yang berkunjung ke Kuba sejak 88 tahun. REUTERS/stringer

    Presiden Amerika Serikat, Barack Obama melambaikan tangan saat keluar dari pesawat Air Force One di Bandara Internasional Havana, Kuba, 21 Maret 2016. Obama merupakan presiden Amerika pertama yang berkunjung ke Kuba sejak 88 tahun. REUTERS/stringer

    TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Amerika Serikat Barack Obama bertolak ke Arab Saudi hari ini, di tengah ketegangan kedua negara setelah Kongres berencana menyetujui undang-undang yang memungkinkan negara teluk itu dihadapkan ke pengadilan negara AS atas kertelibatannya dalam serangan 11 September 2001.

    Obama akan tiba di Riyadh pada Rabu, 20 April 2016 dan mengadakan pertemuan dengan Raja Salman dan pejabat Saudi lainnya.

    Seperti dilansir dari laman Telegraph, meski undang-undang - Justice Against Sponsors of Terrorism Act - belum dibahas di Senat, tapi itu telah memicu kemarahan Riyadh.

    Gedung Putih sendiri tampaknya kesulitan membatalkan undang-undang yang telah didukung dua partai besara negara, Partai Republik dan Demokrat. Termasuk keluarga korban tragedi 9/11 yang menyadari undang-undang inu akan memungkinkan mereka untuk menuntut Pemerintah Saudi.

    "Jika Anda pada dasarnya mendanai dan mensponsori serangan teroris di tanah Amerika, Anda harus bertanggung jawab atas kerusakan," kata John Cornyn, senator nomor dua Partai Republik dan pendukung garis keras undang-undang itu.

    Sebagaimana diketahui, 15 dari 19 pelaku pembajak pesawat dari teror 9/11 adalah warga Saudi. Tapi keterlibatan pejabat Saudi dalam serangan kelompok al-Qaeda itu tidak pernah terbukti. Para pejabat Saudi telah lama membantah bahwa kerajaan memiliki peran apapun dalam peristiwa serangan 11 September.

    Komisi 9/11 yang menyelidiki serangan pun hingga saat ini belum memiliki bukti bahwa baik Pemerintah Arab Saudi maupun pejabat senior serta individual negara itu telah mendanai organisasi teroris yang melakukan serangan tersebut.

    Karena itulah Arab Saudi kemudian mengancam jika Kongres menyepakati undang-undang tersebut, negara itu akan menarik ratusan miliar dolar aset mereka yang berada di Amerika.

    Adel al-Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab, mengatakan kepada para politisi di Washington bulan lalu bahwa kerajaan akan terpaksa menjual aset senilai US$ 750 miliar di negara itu untuk menghindari dibekukan oleh pengadilan AS.

    Gedung Putih bereaski cepat dengan mengatakan pada Senin bahwa Obama akan memveto upaya maengesahkan undang-undang tersebut.

    "Keprihatinan kami tentang hukum ini tidak terkait dengan dampaknya pada hubungan kami dengan negara tertentu," kata Josh Earnest, Sekretaris Pers Gedung Putih.

    "Perhatian yang kami miliki hanyalah, itu bisa menempatkan Amerika Serikat, pembayar pajak, anggota layanan dan diplomat kami pada risiko signifikan jika negara-negara lain mengadopsi undang-undang serupa."

    Bob Graham, mantan senator yang ikut memimpin penyelidikan 9/11, mengatakan kepada CNN bahwa ia "marah tapi tidak terkejut" oleh ancaman Saudi.

    "Saudi telah tahu apa yang mereka lakukan di 9/11 dan mereka tahu bahwa kita tahu apa yang mereka lakukan, setidaknya pada tingkat tertinggi Pemerintah AS," katanya.

    TELEGRAPH | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.