Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Genjot Perekonomian, Anak-anak di Myanmar Dipaksa Kerja  

image-gnews
Pekerja anak duduk dipinggir kapanya sambil melihat ikan hasil tangkapannya di kota Htantabin, Yangon, Myanmar, 18 Februari 2016. Banyak anak-anak yang ikut bekerja dalam budidaya ikan dan pengolahannya. REUTERS/Soe Zeya Tun
Pekerja anak duduk dipinggir kapanya sambil melihat ikan hasil tangkapannya di kota Htantabin, Yangon, Myanmar, 18 Februari 2016. Banyak anak-anak yang ikut bekerja dalam budidaya ikan dan pengolahannya. REUTERS/Soe Zeya Tun
Iklan

TEMPO.CO, Yangon - Ketika perahu penuh muatan kerikil bersandar dan beberapa awak membongkar muatan itu di dermaga di Yangon, Myanmar, Than Aung Htet Myat, bocah berusia 14 tahun, dengan sigap memasukkan kerikil ke keranjangnya hingga penuh dan membawanya ke truk yang telah menunggu.

Untuk setiap keranjang, seorang broker tenaga kerja akan memberikan anak itu tongkat yang ditempatkan dalam botol plastik, yang terikat di sabuknya. Saat jam kerja berakhir, ia menukar tongkat dengan uang. Jika mampu mengumpulkan 100 keranjang, bocah itu akan mendapat upah US $ 2,50 atau Rp 32.875.

"Saya memikul keranjang dengan batu sepanjang hari," kata Myat, yang telah bekerja di dermaga dalam 2 tahun terakhir. "Jika tidak ada perahu kerikil yang membongkar (muatan), saya membantu pengemudi bus sebagai kernet."

Seperti dilansir dari laman Reuters, Selasa, 19 April 2016, angka laporan sensus lapangan kerja yang diterbitkan bulan lalu menunjukkan satu dari lima anak di Myanmar berusia 10-17 tahun menghabiskan waktu untuk  bekerja, bukan sekolah. Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sejak 2011 dipercaya telah memicu lonjakan permintaan tenaga kerja.

Baca Juga: Presiden Myanmar Htin Kyaw Disambut Hangat Pemimpin Dunia 

Setelah hampir 50 tahun Myanmar berada di bawah kekuasaan militer, Yangon dianggap telah menjadi sebuah situs konstruksi besar.

Selain kisah memilukan Than Aung Htet Myat, terdapat seorang janda, Than Win, beserta dua anak remajanya, yang mulai bekerja di dermaga setelah suaminya meninggal. Keluarga tersebut sekarang bergantung pada broker tenaga kerja yang meminjamkan uangnya dengan imbalan kerja nonstop ketika perahu tiba.

"Dia memberi kami tempat tinggal dan kami juga dapat mengambil uang dari dia ketika kami tidak punya pekerjaan," kata Than Win. "Kami tidak punya cara untuk menggantinya, jadi setiap kali dia meminta kami untuk bekerja, kami tidak bisa menolak."

Michael Slingsby, ahli kemiskinan perkotaan, mengatakan kisah yang dialami Than Than Win dan keluaganya adalah hal umum yang terjadi di daerah kumuh Yangon, tempat berkumpul orang-orang dari pedesaan, yang menganggap ekonomi di kota telah mengalami kemajuan pesat.

Simak: Wanita Transgender Ini Mengaku Diperkosa 2.000 Kali

"Orang-orang meminjam uang dari pemberi pinjaman dan untuk membayar utang, mereka mengirim anak-anak untuk bekerja," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

May Win Myint, anggota senior Partai Aung Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang mengambil alih kekuasaan bulan ini, mengatakan penanganan terhadap persoalan tenaga kerja anak adalah salah satu tujuan partai.

"Jika kami tidak bisa memecahkan masalah ini, tidak akan ada pembangunan di negara kami karena mereka akan menjadi orang-orang yang melayani negara di masa depan," ucapnya. "Mereka perlu dididik untuk melakukan itu."

Untuk melakukannya, hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat dan menegaskan kembali hukum perburuhan. Para ahli negara mengatakan aturan itu sangat terfragmentasi dan tidak pernah ditegakkan.

Hukum Myanmar melarang anak di bawah 13 tahun bekerja di toko-toko atau pabrik-pabrik. Remaja berusia 13 -15 tidak bisa bekerja lebih dari 4 jam sehari atau di malam hari. Tapi, dalam prakteknya, aturan itu secara luas dilanggar tanpa ada konsekuensi hukum bagi para pihak yang melanggar.

Baca: Arab Saudi Ancam Jual Aset Jika Kongres AS Loloskan UU 9/11

Selain konstruksi, pekerja anak paling sering terlihat bekerja di perhotelan dan menjadi pelayan restoran. Yang lain bekerja di tempat budi daya dan pengolahan ikan.

Di Pasar San Pya, Yangon, pasar ikan terbesar di negara itu, selama 2 hari pada Februari, Reuters menemukan seorang anak perempuan dan laki-laki berusia sekitar 9 tahun membersihkan dan mengolah ikan yang akan dimuat di kapal dan truk. Mereka bekerja selama 12 jam hingga tengah malam.

"Saya tidak ingin anak saya kerja semacam ini," kata Hla Myint, 56, yang anaknya ,15 , bekerja di pasar San Pya.

Berbicara dari gubuk bambu reot di tepi sungai, Hla Myint tidak menyebut banyak harapan bagi pemerintahan baru Suu Kyi. "Apa pun yang mereka katakan, yang akan mereka lakukan atau berikan kepada kami, itu tidak akan pernah terjadi di sini," ucapnya. "Saya tidak percaya pada perubahan."

REUTERS | MECHOS DE LAROCHA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

22 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

27 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

35 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar PBB menyebut junta Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, setelah negara tersebut memberlakukan wajib militer