Panama Papers, Putin Mohon Maaf Kepada Sueddeutsche Zeitung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Rusia Vladimir Putin, berbincang dengan sejumlah perwira dan anggota militer peserta Russias large-scale Center-2015. Orang nomor satu di Rusia ini, dulunya seorang anggota intelejen KGB Rusia. Orenburg, Rusia, 19 September 2015. Sasha Mordovets / Getty Images

    Presiden Rusia Vladimir Putin, berbincang dengan sejumlah perwira dan anggota militer peserta Russias large-scale Center-2015. Orang nomor satu di Rusia ini, dulunya seorang anggota intelejen KGB Rusia. Orenburg, Rusia, 19 September 2015. Sasha Mordovets / Getty Images

    TEMPO.CO, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin memohon maaf atas kesalahannya menyebut pemilik surat kabar Jerman, Sueddeutsche Zeitung, adalah Goldman Sachs, satu bank di Amerika Serikat.

    Permohonan maaf Putin disampaikan melalui telepon yang ditayangkan sebuah stasiun televisi pada Kamis, 14 April 2016.

    Sueddeutsche Zeitung merupakan surat kabar yang bertanggung jawab atas publikasi dokumen bocoran sebuah perusahaan firma hukum di Panama, Mossack Fonseca. Perusahaan ini dicurigai membantu kliennya menyembunyikan asetnya di perusahaan offshore untuk kegiatan ilegal, antara lain pencucian uang dan mengemplang pajak. Skandal ini dikenal sebagai Panama Papers.

    Putin mengatakan para pembantunya telah memberikan informasi yang keliru kepadanya mengenai pemilik surat kabar Jerman itu. "Informasi tidak dicek dan dicek kembali, dan kami memberikannya kepada Presiden. Kami mohon maaf (kepada bank Goldman Sachs), juga memohon maaf kepada penerbit (Sueddeutsche Zeitung)," ujar Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, seperti dilansir BBC.

    Dalam dokumen Panama Papers, sejumlah teman dekat Putin memiliki perusahaan offshore. Putin kemudian menampik adanya korupsi di sana. Sebaliknya, dia menganggap kelompok oposisi berupaya membuat situasi Rusia tak stabil.

    BBC | MARIA RITA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.