Jerman Kerahkan 1.000 Polisi untuk Serbu Rumah Pelacuran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tanda X berwarna merah yang merupakan tanda di sebuah bangunan yang akan dilakukan penggusuran di kawasan Kalijodo, Jakarta, 23 Februari 2016. Sebagian warga yang juga tinggal di kawasan prostitusi ini telah direlokasi ke Rusun Marunda. TEMPO/Iqbal Ichsan

    Tanda X berwarna merah yang merupakan tanda di sebuah bangunan yang akan dilakukan penggusuran di kawasan Kalijodo, Jakarta, 23 Februari 2016. Sebagian warga yang juga tinggal di kawasan prostitusi ini telah direlokasi ke Rusun Marunda. TEMPO/Iqbal Ichsan

    TEMPO.COBerlin - Polisi Jerman menahan enam orang dalam sebuah operasi penggerebekan rumah bordil. Untuk operasi masif ini, Jerman perlu mengerahkan 1.000 personel keamanan, sekaligus yang terbesar dalam sejarah Jerman, untuk menyerbu rumah bordil.

    Dalam operasi rumah bordil di Artemis, Berlin tengah, tersebut, petugas kepolisian Jerman melibatkan enam staf bea-cukai dan investigator pajak. 

    "Mereka menangkap 200 pelacur dan pelanggannya. Sedangkan enam orang lain ditahan karena dituding melakukan perdagangan manusia dan tidak membayar pajak," tulis Mirror, Kamis, 14 April 2016.

    Mirror melaporkan, manajer rumah bordil dituduh tidak membayar pajak kepada negara sebesar 14 juta pound sterling atau sekitar Rp 261 miliar untuk pembayaran keamanan sosial selama lebih dari 10 tahun.

    Menurut tudingan jaksa, manajer rumah bordil tersebut memaksa para stafnya berpura-pura menjadi seorang wiraswasta.

    Rumah Bordil Artemis, yang dibuka sejak 2006, berada di lebih dari 2 kilometer dari Stadion Olimpiade Berlin. Rumah ini didirikan pengusaha Turki, Haki Simsek, yang dapat menampung 70 pelacur dan 600 pelanggan.

    Bisnis pelacuran adalah usaha yang diperbolehkan di Jerman sejak 2002. Usaha ini juga dilegalkan di Belanda dan Selandia Baru.

    MIRROR | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.