Hakim di Inggris Larang Ibu Ini Menamai Anaknya Sianida

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • The Duke dan Duchess of Windsor saat bertemu dengan pemimpin Jerman, Adolf Hitler di Munich, 1937. Press Association

    The Duke dan Duchess of Windsor saat bertemu dengan pemimpin Jerman, Adolf Hitler di Munich, 1937. Press Association

    TEMPO.CO, London - Hakim pengadilan tinggi di Inggris melarang seorang ibu memberi nama anak gadisnya Sianida karena nama tersebut dianggap menyakitkan bagi seorang bocah. Namun dia berkeras nama itu juga berarti racun pembunuh Adolf Hitler.

    Ibu, yang juga memilih nama pendeta bagi dua putra kembarnya, itu tetap ngotot memberikan nama tersebut bagi putrinya dengan alasan dia memiliki hak asasi. Dia mengatakan "Sianida" berarti "penuh cinta", sebuah nama yang cantik dan memiliki konotasi positif sebagai racun untuk mengakhiri hidup Adolf Hilter dan Goebbels.

    Meski demikian, upaya banding ibu ini ditolak majelis hakim karena mereka berpendapat bahwa pemilihan nama oleh seorang ibu kepada anaknya sangat tidak biasa dan menyakitkan bagi seorang anak. "Ibu ini memiliki catatan sejarah kurang bagus, yakni pernah menderita sakit jiwa, penyuka narkoba, suka mabuk, dan berhubungan dengan bermacam-macam pria," kata hakim perempuan di pengadilan.

    Hakim melanjutkan, dua putra kembarnya dilahirkan dari hasil pemerkosaan. Sedangkan tiga anaknya, yang berusia lebih tua, diambil alih hak asuhnya oleh negara. "Dua putra kembarnya sekarang tinggal bersama orang tua asuh."

    Tiga hakim yang mengadili perkara ini, Lady Justice King, Lady Justice Gloster, dan Lord Justice David Richards, berpendapat bahwa nama yang diberikan kepada gadis kecil tersebut merupakan racun yang membahayakan. "Itu benar-benar tidak bisa diterima."

    MIRROR | CHOIRUL AMINUDDIN  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.