Boeing Akan PHK 4.500 Karyawan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di perakitan pesawat Boeing di Everett, Washington. Perusahaan Boeing berencana memberhentikan 10.000 karyawannya, setelah mengalami kerugian di karter empatt (29/1). Foto: AP/Elaine Thompson

    Suasana di perakitan pesawat Boeing di Everett, Washington. Perusahaan Boeing berencana memberhentikan 10.000 karyawannya, setelah mengalami kerugian di karter empatt (29/1). Foto: AP/Elaine Thompson

    TEMPO.COSeattle - Pabrikan pesawat terbang terbesar dunia, Boeing, berencana memangkas lebih dari 4.500 pegawainya pada pertengahan tahun ini. Juru bicara Boeing menyatakan pemberhentian karyawan ini sebagai upaya mengurangi biaya perusahaan. 

    Juru bicara Boeing, Doug Alder, mengumumkan, sekitar 1.600 akan dipecat secara sukarela. Pegawai lainnya akan melalui proses pemecatan biasa. Boeing mengurangi karyawan menyusul penurunan jumlah pemesanan konsumen di divisi pesawat terbang komersial. Ratusan eksekutif dan manajer pun juga diperkirakan akan kehilangan pekerjaan mereka.

    Boeing, kata Alder, berjanji akan menerapkan "PHK paksa" sebagai upaya paling akhir. Pemangkasan tersebut akan mengurangi sekitar tiga persen dari jumlah karyawan Boeing. Hingga akhir 2015. Sekarang terdapat sekitar 161 ribu pegawai yang bekerja untuk Boeing. 

    Rencana Boeing tersebut dipicu oleh kekhawatiran akan melambatnya permintaan jet mereka. Perusahaan Amerika Serikat itu juga kehilangan pangsa pasar dari pesaing mereka, Airbus Grup SE, pabrikan pesawat asal Eropa, yang bermarkas di Toulouse, Prancis. 

    Boeing akhir tahun lalu berhasil mencatatkan rekor pengiriman sebanyak 762 pesawat, melebihi perkiraan sebelumnya. Namun, pada akhir 2015, terlihat penurunan tajam dalam pemesanan pesawat baru. Konsumen dari Timur Tengah dan Asia sebagai pemesan terbesar mengurangi pesanannya.

    BBC | REUTERS | ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.