Rakyat Korea Utara Bersiap Hadapi Bencana Kelaparan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota militer Korea Utara beistirahat dengan sepedanya saat berada di dekat sungai Yalu, zona demiliterisasi di kota Sakchu, Korea Utara, 7 Januari 2016. REUTERS/Jacky Chen

    Anggota militer Korea Utara beistirahat dengan sepedanya saat berada di dekat sungai Yalu, zona demiliterisasi di kota Sakchu, Korea Utara, 7 Januari 2016. REUTERS/Jacky Chen

    TEMPO.COPyongyang - Korea Utara sedang bersiap-siap menghadapi bencana kelaparan dan kondisi perekonomian yang parah. Korea Utara menginstruksikan rakyatnya kemarin, 28 Maret 2016, untuk mempersiapkan diri atas kemungkinan terjadi bencana kelaparan dan buruknya perekonomian.

    "Namun tidak putus asa karena jalan untuk revolusi masih panjang dan sulit," ujar pemerintah melalui medianya, Rodong Simmun, yang dikutip Time

    Instruksi ini dikeluarkan kurang dari sebulan setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi terberat kepada Korea Utara. Korea Utara dihukum karena melanggar aturan internasional tentang penggunaan senjata nuklir. 

    Bencana kelaparan terparah yang dialami Korea Utara terjadi pada pertengahan 1990, yang menewaskan tiga juta orang. 

    Selain mengeluarkan instruksi, Rodong Simmun, menyerukan 70 hari kampanye kesetiaan dan menuntut rakyat Korea Utara menunjukkan kesetiaannya kepada Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un. Terakhir, pemerintah akan menyediakan sekitar 1 kilogram beras kepada semua penduduk di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, setiap bulan.

    Seperti dikutip dari Telegraph, Korea Utara juga telah mencari bantuan sekitar setengah juta ton pangan ke negara-negara lain. Pada akhir Februari lalu, baru 17.600 ton bantuan pangan tiba di negara itu. 

    TIME | TELEGRAPH | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.