Obama pada Media Amerika: Kita Butuh Jurnalisme Investigasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS, Barack Obama memberikan pidato kenegaraan (state of union address) terakhir di Washington, 13 Januari 2016. Presiden Barack Obama meminta rakyat Amerika Serikat untuk tidak mencemaskan teror dan perekonomian sehingga tidak perlu mengkhawatirkan masa depan mereka. REUTERS/Evan Vucci

    Presiden AS, Barack Obama memberikan pidato kenegaraan (state of union address) terakhir di Washington, 13 Januari 2016. Presiden Barack Obama meminta rakyat Amerika Serikat untuk tidak mencemaskan teror dan perekonomian sehingga tidak perlu mengkhawatirkan masa depan mereka. REUTERS/Evan Vucci

    TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, Senin, 28 Maret 2016, melontarkan kritik terhadap cara kerja para politisi maupun wartawan yang meliput kegiatan para calon presiden AS saat melakukan kampanye.

    "Pekerjaan yang baik bukan sekedar menyerahkan sebuah mikrofon kepada seseorang," kata Obama tanpa menjelaskan maksudnya.

    Berbicara pada acara penghargaan kepada jurnalis untuk memperingati kematian Robin Toner, seorang wartawan politik New York Times yang meninggal pada 2008, Obama mengatakan, liputan kampanye 2016 adalah sebuah tontonan kasar yang menodai "merk Amerika."

    Obama juga mengritik Donald Trump, seorang pengusaha properti top di New York dan calon presiden dari Partai Republik. Menurutnya pidato Trump kerap sangat vulgar serta  merendahkan perempuan, etnis, dan rasialis. Namun Obama juga mencela media lantaran tidak kritis pada platform yang disampaikan Trump.

    Menurut Obama, media tidak cukup mempertanyakan janji yang dibuat oleh para politisi seperti Trump, melainkan juga Senator Bernie Sanders maupun Hillary Clinton.

    Pada pertemuan dengan pemilik media, pemimpin redaksi, dan reporter, Obama mengatakan, meskipun ruang berita dan keuntungan perusahaan menyusut, mereka tetap membutuhkan jurnalisme investigasi.

    NEW YORK TIMES | CHOIRUL AMINUDDIN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.