Cina Segera Hapus Nama Fasilitas Publik yang Berbau Asing  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penerima tamu cantik berjalan di depan Balai Agung Rakyat, untuk bersiap menyambut tamu delegasi jelang dimulainya upacara Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Beijing, China, 5 Maret 2016. REUTERS

    Sejumlah penerima tamu cantik berjalan di depan Balai Agung Rakyat, untuk bersiap menyambut tamu delegasi jelang dimulainya upacara Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Beijing, China, 5 Maret 2016. REUTERS

    TEMPO.COBeijing - Cina akan memperketat penggunaan nama dengan istilah asing karena dianggap bertentangan dengan budaya nasional.

    Menteri Urusan Sipil Li Liquo meminta siapa pun menamai tempat, termasuk nama jembatan, gedung, dan jalan, dengan mengambil inspirasi dari sejarah Cina, bukan mengadopsi nama asing seperti "Manhattan Plaza", tulis Beijing News.

    Koran ini melaporkan, Menteri Li akan memerintahkan pembersihan nama-nama tersebut demi melindungi kebudayaan nasional Cina serta mempromosikan warisan budaya Cina. Li memimpin sebuah survei nama-nama tempat di Dewan Negara sejak 2014. Sejak dua tahun itu, dia memberlakukan peraturan penghapusan nama asing.

    Menurut laporan kantor berita Xinhua, penggunaan nama-nama asing dapat merusak martabat nasional atau bertentangan dengan nilai-nilai sosialis yang selama ini dianut masyarakat. "Penggunaan nama asing dikeluhkan masyarakat," kata Xinhua.

    Kebijakan pemerintah Cina itu ditanggapi beragam oleh pengguna jejaring media sosial. Mereka menulis nama-nama tempat berbau asing itu sering kali digunakan untuk pesta sebagaimana di berbagai kota atau negara lainnya.

    Pengguna media sosialnya lainnya menuturkan, "Mereka harus berubah, atau kami akan merasakan tidak ada budaya Cina di sana." Ada pula yang menulis sindiran, “Nama-nama baru itu akan menjadi ‘Jalan Nilai Baru’ dan ‘Peraturan Gedung Hukum’,” serta "Akhirnya mereka segera menuju jalan sosialisme."

    BBC | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.